Beritahati.com, Bantul - Sekretariat Bersama Pos Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2018 menemukan bahwa ada beberapa orang mampu (orang kaya) di Bantul mendaftarkan anak mereka memakai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Miskin untuk sekolah di Yogyakarta. Salah satunya adalah seorang kontraktor di Kabupaten Bantul, DIY.


Atas temuan tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X murka, dan langsung memerintahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan DIY memastikan keabsahan SKTM yang digunakan dalam proses PPDB se-Yogyakarta.


“Saya minta dinas untuk ketat mengawasi itu, baik di tingkat satu maupun dua! Kalau kaya, ya kaya lah, karena itu kan hanya fasilitas untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu!" tegas Sri Sultan, Kamis (12/7/2018).


Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Bantul menegaskan, penerbitan SKTM bagi warga sudah sesuai dengan kriteria.


“Kami terbitkan SKTM untuk PPDB itu atas dasar rapat di Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) DIY, disepakati juga kriterianya untuk diterbitkan SKTM,” kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul, Saryadi, saat dikonfirmasi, Kamis (12/7/2018).


(BACA JUGA) Orang Kaya di Bantul Daftar PPDB Pakai SKTM, Sri Sultan Murka !


Hingga saat ini, imbuhnya, Dinsos P3A Kabupaten Bantul telah menerbitkan sekitar 3,000 SKTM terhadap warga yang mengajukan untuk mengikuti penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2018, sesuai arahan Disdikpora DIY.


Kriteria yang disepakati untuk diberikan SKTM itu adalah mereka yang masuk basis data terpadu (BDT) kemiskinan atau masuk dalam program keluarga harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar dari pemerintah.


“Kami berpegang pada tiga data itu, pokoknya kalau minta SKTM, kita verifikasi dan cek dulu, kalau sesuai kita terbitkan, kalau tidak, ya tidak kita berikan,” tegasnya.


Terkait dengan kemungkinan pemalsuan SKTM, Saryadi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti, akan tetapi jika dipalsukan akan ketahuan karena dalam surat tersebut terdapat identitas yang sudah terekam dalam database kemiskinan. Dengan kata lain, menurut dia, SKTM yang diterbitkan sudah pasti terekam dan ada berkas persyaratannya.


“Jadi dipalsukan atau tidak, bisa dikroscek ke sini, namanya siapa? di register ada tidak, kalau kita lihat di register ada, mestinya sudah benar,” imbuhnya.