Beritahati.com, Sleman - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman membenarkan bahwa telah diperintahkan secara khusus dari Pemda untuk menerjunkan tim guna mengumpulkan informasi terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dimanipulasi agar bisa digunakan untuk daftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Surya Irawan mengatakan, Tim Khusus dari jajaran intelejen (milik kejaksaan) telah berada di lapangan.


“Tapi ini sifatnya tertutup. Hanya kami dapat memastikan, tim telah terjun ke lapangan guna mengumpulkan informasi,” katanya kepada wartawan, Kamis (12/7/2018).


(BACA JUGA) Orang Kaya di Bantul Daftar PPDB Pakai SKTM, Sri Sultan Murka !


Sebelumnya, Sekretariat Bersama Pos Pengaduan PPDB DIY 2018 mencatat ada beberapa orang mampu (orang kaya) mendaftarkan anaknya memakai SKTM atau Surat Miskin di DIY.


Salah satunya adalah seorang oknum kontraktor di Kabupaten Bantul.


Menanggapi hal memalukan dan manipulatif seperti itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan DIY memastikan keabsahan SKTM yang digunakan dalam proses PPDB se-Yogyakarta.


(BACA JUGA) Dinsos P3A Bantul Bantah Ada Orang Kaya Daftar PPDB Pakai SKTM


Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Bantul menegaskan, penerbitan SKTM bagi warga sudah sesuai dengan kriteria.


“Kami terbitkan SKTM untuk PPDB itu atas dasar rapat di Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) DIY, disepakati juga kriterianya untuk diterbitkan SKTM,” kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul, Saryadi, saat dikonfirmasi, Kamis (12/7/2018).


Dirinya lalu menjelaskan, pada waktu instansinya menerbitkan SKTM, pihaknya sudah melakukan verifikasi antara salinan persyaratan dengan aslinya, sehingga kalau SKTM diragukan bisa cek lagi dalam register.


Saryadi menegaskan, sebetulnya Dinsos tidak ada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) terbitkan SKTM. Dan sejauh ini belum didapatkan laporan terkait SKTM bermasalah.