Beritahati.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Semester I Tahun 2018 memiliki pencapaian yang positif. (7/8).


“Berdasarkan data realisasi KUR yang dihimpun oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, sejak tahun 2015 sampai dengan 30 Juni 2018, nilai KUR yang telah disalurkan sebesar Rp. 277,4 Triliun dengan outstanding sebesar Rp. 130,8 Triliun, kepada 11,8 juta pelaku UMKM. Pencapaian tersebut juga diikuti dengan terjaganya tingkat Non Performing Loan (NPL) KUR pada tingkat 1,06%,” ungkap Iskandar.


Sedangkan penyaluran KUR dari 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp. 64,6 Triliun atau 55,2% dari target penyaluran Rp. 117,08 Triliun di tahun 2018.


Iskandar pun menyampaikan, agresivitas pencapaian KUR tersebut juga diikuti dengan terjaganya tingkat NPL di angka 0,01%. Pemerintah juga berhasil menjaga dominasi porsi penyaluran KUR kepada usaha mikro.


“Hal tersebut tercermin dengan penyaluran KUR Mikro sebesar Rp. 41 triliun yaitu 63,5% dari penyaluran KUR, diikuti dengan KUR Kecil sebesar Rp. 23,3 Triliun yaitu 36,1% dari penyaluran KUR, dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp. 231 Miliar yaitu sebesar 0,4% dari penyaluran KUR,” tambah Iskandar.



Untuk penyaluran KUR menurut wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi penyaluran KUR sebesar 54,9%, diikuti Sumatera 19,4%, Sulawesi 10%, Bali dan Nusa Tenggara 7,1%, kemudian Kalimantan 6,4%, serta Maluku dan Papua 2,2%.


Selain penetapan skema KUR Pariwisata dan evaluasi pencapaian kinerja KUR semester I tahun 2018, dalam rapat koordinasi ini juga dibahas beberapa pending matters pelaksanaan program KUR.


Untuk mendorong optimalisasi penyaluran KUR, khususnya di sektor produksi serta pencapaian target penyaluran KUR di tahun 2018, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga menambah plafon penyaluran KUR tahun 2018, menjadi Rp. 123,53 Triliun.


Penambahan plafon penyaluran KUR tahun 2018 tersebut juga memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Diharapkan hal tersebut dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau.