Beritahati.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menggelar jumpa pers sekaligus meliris data defisit neraca transaksi berjalan sepanjang Kuartal II Tahun 2018, yang diperkirakan mencapai USD8 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Jumpa pers berlangsung di Gedung BI, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.


Menurut BI, pencapaian angka tersebut ternyata lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,96 persen.


Demikian pernyataan resmi yang disampaikan secara langsung oleh Yati Kurniati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia (BI), Jumat (10/8/2018).


“Angka defisit neraca transaksi berjalan sepanjang Kuartal II bisa dikatakan lebih lebar jika dibandingkan Kuartal I tahun 2018 sebesar 2,6 persen atau sebesar 5,5 miliar USD,” tutur Yati di Gedung BI, Jakarta.


Sedangkan sepanjang periode semester I Tahun 2018, dilaporkan mengalami defisit transaksi berjalan 2,6 persen masih dalam batas aman.


Pencapaian Kuartal II meningkat karena sejalan dengan kegiatan ekonomi yang tercermin dari produk domestik bruto (PDB) yang didorong dari konsumsi dan investasi atau kegiatan manufaktur.


Yati menjelaskan naiknya impor juga mempengaruhi kondisi defisit. Namun, impor tersebut untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin meningkat. Menurut dia, dari data PDB, bank sentral mencatat impor lebih tinggi daripada ekspor.


Akan tetapi Yati memastikan kegiatan impor tersebut tidak semata-mata hanya untuk kegiatan konsumsi. Tapi juga untuk kegiatan produksi, karena yang diimpor bahan baku dan barang modal yang meningkat.


Dirinya menambahkan, juga terjadi defisit pada neraca perdagangan minyak dan gas (migas) yang dipengaruhi harga minyak internasional yang meningkat. Selain itu, permintaan terhadap minyak memang cukup tinggi pada Kuartal II tahun ini.


Pada kuartal II ada Lebaran dan Ramadhan, sehingga kebutuhan bahan bakar meningkat. Sedangkan pada Kuartal II-2018, defisit transaksi berjalan yang melebar juga dipengaruhi oleh siklus pembayaran dividen dan utang luar negeri (ULN).


Sebagian besar korporasi dalam negeri atau penanaman modal asing (PMA) yang punya ULN harus melakukan pembayaran. Seperti diketahui, jadwal pembayarannya ULN itu umumnya dilakukan pada Kuartal II.