Beritahati.com, Jakarta - Sejumlah kapal yang bersandar di Dermaga Muara Sungai Silugonggo, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah mengalami kebakaran pada Kamis (09/08/18), dan hingga saat ini proses pemadamannya masih berlangsung.


Terkait peristiwa tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk segera mengirimkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) tambahan ke lokasi.


"Pengiriman Dinas Damkar tambahan itu dimaksudkan agar kebakaran dapat segera ditangani dan tidak menyebabkan kebakaran meluas ke kapal-kapal nelayan lain yang sedang bertambat, mengingat padatnya kapal-kapal yang ada di dermaga tersebut," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.


Lebih lanjut dikatakan Bamsoet, DPR melalui Komisi III-nya meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap penyebab terjadinya kebakaran, mengingat sampai saat ini jumlah kapal yang ikut terbakar belum dapat dipastikan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap nelayan cukup banyak.


"Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dirjen Perhubungan Laut, Syahbandar, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), dan Polisi Air (Polair) juga diminta untuk melakukan kajian dan mengevaluasi, terutama mengenai mitigasi bencana di laut dan terjadinya musibah kebakaran dan kecelakaan," tandas Bamsoet seraya meminta instansi-instansi terkait tersebut memproses secara hukum positif yang berlaku sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan kesyahbandaran dan pelayaran.


Terhadap para nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) yang terkena musibah, Bamsoet melalui Komisi IV DPR, juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KKP) untuk memberikan bantuan berupa pemberian kapal. "Hal itu agar para nelayan dan ABK tersebut dapat segera melanjutkan kegiatan sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup," tandas politisi Partai Golkar ini.


Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bamsoet juga meminta untuk memberikan bantuan pemberian kapal terhadap nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) yang terdampak musibah, agar para nelayan dan ABK tersebut dapat melanjutkan kegiatan sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Kemenhub juga harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemilik kapal guna mengetahui penyebab pasti terjadinya musibah sebagai alasan untuk meminta ganti rugi kepada pihak asuransi," tegas Bamsoet. (Yurike/EG)