Beritahati.com, Denpasar - Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster dan Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, mengambil sikap tegas terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Jika sebelumnya banyak pihak yang meragukan, namun Koster justru menunjukkan ketegasan.


Siang ini (24/8), di rumah transisi, Koster didampingi Tjok Oka menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu, menghentikan reklamasi Teluk Benoa yang cukup menyita energi publik Bali.


Ada delapan poin yang disampaikan Koster pada kesempatan itu. Pertama, rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa tidak bisa dilaksanakan. Kedua, meminta kepada pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar serta pihak ketiga dan pihak lain, yang memiliki kewenangan langsung maupun tidak langsung, agar menghentikan atau tidak melanjutkan proses dalam bentuk apapun. Termasuk studi kelayakan, analisa dampak lingkungan, dan kegiatan lain berkaitan dengan rencana reklamasi kawasan Teluk Benoa.


“Ketiga, kawasan Teluk Benoa Bali akan dikonservasi kembali sebagai kawasan untuk melestarikan hutan mangrove, menjadikan kawasan yang hijau, bersih dan indah,” kata Koster.


“Keempat, sejalan dengan hal itu, pada saatnya kami akan melakukan tindakan tegas kepada semua pihak yang terbukti telah melakukan pelanggaran, atau melakukan tindakan illegal di wilayah hutan mangrove, sehingga mengakibatkan rusaknya hutan mangrove,” tambah Koster.


Kelima, Koster menghimbau kepada semua pihak agar disiplin mendukung kebijakan penindakan yang ditegakkan oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun di wilayah hutan mangrove.


“Keenam, kami menghimbau kepada kelompok masyarakat tertentu yang pro dan kontra terhadap adanya rencana reklamasi kawasan Teluk Benoa Bali, agar tidak lagi melakukan aksi demonstrasi, mengingat rencana reklamasi tersebut sudah kami pastikan tidak akan dilaksanakan,” pinta Koster.


Ketujuh, Koster menghimbau masyarakat Bali untuk membangun suasana kondusif, nyaman dan aman, secara bersama-sama, kompak, bersatu, dan bergotong-royong mendukung kebijakan Gubernur Bali terpilih dengan menerapkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, termasuk dalam menghadapi pertemuan IMF dan World Bank Oktober mendatang.


“Terakhir, untuk memastikan dan menjamin pelaksanaan pernyataan sikap kami ini, selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan resmi Gubernur Bali setelah dilantik pada 17 September 2018,” tegas Koster.


Dalam kesempatan itu, hadir pula Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali I Kadek Diana dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali I Nyoman Parta dan AA Ngurah Adi Ardhana.