Beritahati.com, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya Rojikinnor Jamhuri Basni, salah satu tersangka yang tertangkap tangan Tim Saber Pungli Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Desember 2017 silam, akhirnya dijatuhi vonis ringan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, Kalteng.


Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 6 (enam) bulan, akhirnya jatuh vonis 3 (tiga) bulan penjara, denda Rp10 juta, subsider 2 (dua) bulan penjara, pada 28 Agustus 2018. Padahal, jika menilik pengenaan pasal dari penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalteng, Pasal 12 huruf F UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, yang bersangkutan seharusnya mendapatkan minimal 4 (empat) tahun atau maksimal 20 tahun penjara.


Namun fakta di persidangan, memang ada bukti uang tunai saat tangkap tangan tersebut, namun hakim menilai tak ada uang yang mengalir kepada Rojikinnor, sehingga hakim berpendapat lain dan memberikan vonis ringan kepadanya. Pertimbangan lain dari vonis ringan tersebut adalah, yang bersangkutan belum pernah kena perkara hukum dan kooperatif selama penyelidikan hingga tingkat penyidikan, sampai penuntutan di pengadilan.


Menanggapi ini, juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melihat ada kejanggalan dari sisi vonis. Namun begitu, Febri membatasinya, bahwa KPK tidak tidak ikut campur untuk masalah itu serta tidak dalam kapasitas untuk masuk jauh melakukan penilaian, karena memang tidak ada supervisi ke sana.



(Kabiro Humas KPK Febri Diansyah -Koko/Beritahati)


Akan tetapi, jika dari sisi vonis, memang teramat sangat ringan untuk sebuah kasus korupsi, dalam hal ini suap (gratifikasi) atau dalam kasus Rojikinnor adalah pungli.


"Ya terlalu ringan vonisnya," ujar Febri kepada Beritahati, Kamis (13/9/2018).


Perjalanan Kasus Pungli Sekda Palangka Raya Rojikinnor


Sebelumnya, seperti diberitakan media-media lokal Palangka Raya, pada 20/12/2017, Sekda Palangka Raya Rojikinnor Jamhuri Basni kena OTT Polisi untuk kasus Pungli.


Turut diamankan bendahara keuangan setda Kota Palangka Raya dan honorer Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya, dengan barang bukti uang tunai Rp30 juta.


Pada 14/5/2018, perkara dilimpahkan dari Dit Reskrimsus Polda Kalteng ke Kejari Palangka Raya. Rojikinnor dikenakan Pasal 12 huruf F UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, dengan hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara.


Pada 16/5/2018, Rojikinnor ajukan Pra Peradilan ke PN Palangka Raya dan ditolak.


Pada 10/8/2018, kasus Rojikinnor masuk PN Tipikor Palangka Raya, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan 6 bulan penjara, denda 10 juta, subsider 2 bulan.


JPU meyakini, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai Pasal 12 huruf e jo pasal 12 huruf a UU tindak pidana jo pasal 65 KUHP. JPU juga mengatakan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi. Hal yang memberatkan terdakwa tidak ada alasan pemaaf.


Pada 28/8/2018, Rojikinnor divonis Hakim PN Tipikor 3 Bulan penjara, denda 10 juta, subsider 2 bulan.
Rojikinnor juga hanya dapat tahanan kota, tidak masuk sel tahanan.