Beritahati.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki usia yang relatif muda, tetapi harus menghadapi tantangan dalam menyelesaikan masalah kemaritiman yang kompleks. Untuk itu diperlukan pengembangan potensi analis kebijakan kemaritiman, Jumat (14/9/2018).


Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2015, tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki tugas dan fungsi yaitu sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman.


Kualitas kebijakan kemaritiman hasil koordinasi Kemenko Kemaritiman merupakan unjuk kerja yang diharapkan. Ini tentu sejalan dengan program Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Kementerian.


Sebagai Kementerian Koordinator yang usianya relatif muda, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tetap harus menghadapi tantangan dalam menghasilkan kebijakan publik yang baik untuk menyelesaikan isu kemaritiman yang sangat kompleks. Meskipun demikian, disisi lain, ASN yang berkarir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berasal dari beragam profesi dan latar belakang pekerjaan sebelumnya.


Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman harus didukung oleh Analis Kebijakan yang handal. Sebagai langkah awal dipandang perlu menyiapkan ASN dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan kajian dan analisis terhadap berbagai isu publik di bidang kemaritiman yang memerlukan kebijakan untuk penyelesaiannya.


Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Biro Perencanaan menjawab kebutuhan ini dengan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mengembangkan kompetensi para analis dan calon analis kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.


Kepala Biro Perencanaan Suparman Sirait mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan analisis dan penyusunan kebijakan (Policy Drafting), yang sesuai standar kompetensi analis kebijakan. Kedepan, kompetensi dalam melakukan analisis kebijakan ini harus dimiliki oleh semua ASN yang berlarir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.


Sementara, Sekretaris Kemenko Maritim Agus Purwoto dalam sambutan pembukaannya mengingatkan diperlukan data kuantitatif dan evidence yang tepat dalam identifikasi masalah, karena identifikasi masalah yang tepat akan menghasilkan solusi kebijakan yang akurat.


Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Erna Irawati mengatakan, “bila menemukan masalah kita harus cari evidence-nya. Harus ada bukti lalu temukan akar masalahnya. Jangan keliru dengan symptom gejala, karena bisa membuat kebijakan yang dibuat tidak menyelesaikan masalahnya."


Erna menambahkan bahwa kegiatan ini ditargetkan agar para analis dan calon analis kebijakan tidak hanya mampu membangun agenda setting, masalah kebijakan berbasis bukti, melainkan juga harus mampu menulis policy brief dan executive summary.


Erna mengingatkan bahwa dalam era dinamika komunikasi seperti saat ini, para analis kebijakan harus mahir memilah issue yang berkembang di masyarakat, “setidaknya ada tiga agenda, agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan, dimana agenda kebijakan adalah agenda pemerintah yang memiliki tantangan dari proses policy making hingga implementasi."


Tips yang diberikan Erna adalah analis kebijakan harus mengacu pada validitas, relevansi dan data yang memadai (sufficient). Dengan data yang memadai, analis kebijakan akan mampu mengidentifikasi masalah lebih baik, “Tidak boleh main feeling atau ‘katanya’, harus berlandaskan data.”



“Di (Kemenko) Maritim, ada peneliti, perekayasa, perencana, dan lain-lain. Namun sedikit yang berprofesi sebagai analis kebijakan atau yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis kebijakan. Padahal tusi (tugas dan fungsi) Kemenko Maritim banyak pada ranah kebijakan," kata Bambang Herunadi, Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Pegawai.


Sementara Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Iwa Gemino menambahkan dari pemantauan triwulanan dan hasil kinerja memperlihatkan kebijakan yang selama ini disampaikan bervariasi dan belum berbasis data dukung yang kuat.


Bambang berharap di masa depan ASN yang berkarir di Kemenko Bidang Kemaritiman memiliki kompetensi analisis kebijakan. Oleh karena itu pegawai-pegawai perlu mendapatkan pelatihan/pembekalan penyusunan kebijakan dan analisis kebijakan.