Beritahati.com, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar latihan gabungan didukung Polres Jakarta Pusat dan jajaran Polda Metro Jaya sebagai pelatihan yang merupakan rangkaian kesiapan pengamanan Polri jelang Pemilu 2019 mendatang. Kebetulan mengambil tempat atau obyek Mahkamah Konstitusi (MK) di Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).


Turut hadir menyaksikan latihan, Wakapolri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto bersama jajarannya di Mabes Polri.


(BACA JUGA) Mahkamah Konstitusi Rusuh, Demonstran Bentrok Dengan Polisi


"Acara ini merupakan rangkaian kesiapan kita menghadapi pemilu nanti. Sebenarnya sudah rutin dilaksanakan, tapi dalam setiap kegiatan kita memang harus terus berlatih," kata Ari Dono kepada wartawan, di lokasi, hari ini.



Menurutnya, kegiatan ini hanya simulasi saja, yang biasanya tidak sampai pada obyek. Dan pihaknya sudah memperkirakan segala sesuatunya agar tidak mengganggu persidangan di MK.


Gelar latihan gabungan ini, menurut Wakapolri, banyak ditonton oleh warga setempat. Sehingga, nantinya masyarakat akan tahu bahwa tidak ada tindakan represif dari kepolisian dalam menangani demonstran. Karena, kata dia, semua ada tahapan-tahapannya.



Dari proses pengendalian massa (dalmas) berupa negosiasi (tadi dilakukan Polwan), pembubaran massa, sampai turunnya tim anti anarkis yang akan bertindak jika memang jatuh korban dalam demonstrasi tersebut, baik itu korban manusia maupun harta benda berupa fasilitas umum.


"Di sini dapat dilihat tahapan-tahapan bahwa Polri tidak pernah represif. Selalu ada Dalmas awal, dari negosiasi, sampai dengan tindakan pembubaran massa. Bahkan hingga sampai pada titik dimana tim anarkis harus bertindak ketika ada jatuh korban dalam aksi demonstrasi. Baik itu korban manusia maupun harta benda dalam bentuk fasilitas umum. Jika dengan tembakan peringatan ke udara tidak diindahkan (dan tetap anarkis), barulah masuk tahap pelumpuhan," terang Ari Dono lagi.


Pelumpuhan dalam hal ini untuk menghindari jatuhnya korban lebih besar, baik korban nyawa manusia maupun fasilitas masyarakat umum.