Beritahati.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak sepakat dengan pernyataan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U) bahwa dengan adanya ulama duduk sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang, bisa membuat suara terpecah.


Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, memecah belah itu tidak ada hubungannya dengan apakah cawapres itu dari ulama atau bukan ulama. Terpecah belahnya suara itu bisa terjadi karena beragam faktor, namun bukan karena ulama sebagai cawapres.


Hidayat lantas mencontohkan persekusi atau ketidakadilan hukum serta ketidaktegasan hukum di masyarakat. Misalnya, polisi yang sewenang-wenang melarang gerakan tagar 2019 ganti presiden, namun membiarkan gerakan tagar Jokowi dua periode.


"Misalkan ini mohon maaf kalau kemudian dibiarkan, itu persekusi di lapangan terus menerus yang melakukan persekusi bukan ulama yang dipersekusi bukan ulama, warga konflik, ada hubungannya dengan cawapres? tentu tidak," kata Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).


Dirinya juga mengingatkan, agar pihak-pihak tertentu jangan mempersempit masalah bahwa cawapres dijadikan kambing hitam perpecahan umat karena memang banyak faktor yang bisa menyebabkan konflik di antara warga.


Dari sisi petahana Joko Widodo, kata dia, pasti tidak ada maksud memecah belah umat dengan memilih KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres, yang notabene dari kalangan ulama. Dan hal itu adalah konstitusional, artinya ulama atau bukan, pilihan cawapres masing-masing pasangan adalah konstitusional.


Hidayat langsung membawa pada pengertian ulama berdasarkan Alquran dari surat As Syura dan Al Fatir. Pada kedua surat tersebut menurutnya, sebutan ulama tidak terkait dengan keahlian ilmu agama Islam. Dalam As Syuro disebutkan ulama bisa juga ahli ilmu sejarah, kemudian dalam Al Fatir, kata dia, ulama itu termasuk seorang ilmuwan atau scientist.


Dengan mengacu pada dua surat itu, Hidayat lantas memastikan, bakal cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019 mendatang, yakni Sandiaga Uno, adalah juga seorang ulama, karena perilakunya sehari-hari (yang santun).


"Menurut saya sih, dari kacamata tadi, Pak Sandi itu ulama. Perilakunya sangat ulama, melaksanakan ajaran agama, puasa Senin-Kamis, salat duha, salat malam, silaturahim, menghormati orang-orang yang tua, menghormati semuanya, berakhlak baik, berbisnis baik, itu juga satu pendekatan yang sangat ulama. Bahwa kemudian beliau tidak bertitel KH (Kyai Haji), karena memang tidak belajar di komunitas tradisional keulamaan," tutur Hidayat.


Sebelumnya dalam Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka kemarin, Minggu, 16 September 2018, Ketua GNPF-U Yusuf Martak menyatakan cawapres dari kalangan ulama dapat memecah belah suara umat. Hal tersebut merujuk pada keputusan petahana Joko Widodo menunjuk KH Ma'ruf Amin sebagak cawapres pendampingnya dalam Pilpres 2019.