Beritahati.com, New York - Pelestarian di era maju sekarang ini, sudah bisa dilakukan dengan mekanisme keuangan inovatif. Demikian diungkapkan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, pada pekan Sidang Umum PBB di Markas PBB, Amerika Serikat.


Dalam diskusi bertajuk "Pembiayaan berkelanjutan: Tantangan dan Peluangnya" yang dipimpin oleh Erik Solheim, Direktur Eksekutif UNEP, Menko Luhut menjadi salah satu pembicara dalam sebuah diskusi panel Badan PBB untuk urusan Lingkungan Hidup (UNEP).

“Ukuran keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tidak semata-mata berdasarkan pertumbuhan. Hal ini juga diukur oleh bagaimana lingkungan mereka dilindungi, bagaimana kawasan lindung laut mereka bertambah secara bertahap," katanya melanjutkan.


Keberhasilan ekonomi saat ini menurutnya, sudah mulai diukur oleh masyarakat yang punya keinginan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan serta menghirup udara bersih, dan minum air bersih.


Lebih lanjut Menko Luhut mengatakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah tentang memenuhi kewajiban untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat dunia dengan melestarikan lingkungan masing-masing, baik di darat maupun laut. Dan sektor keuangan memiliki tanggung jawab dalam pencapaian SDGs ini.


“Jadi, kami membuka pintu lebar-lebar untuk semua model pembiayaan inovatif. Kami percaya bahwa itu dapat diadopsi, diadaptasi, dan ditingkatkan untuk memenuhi komitmen SDGs. Ada beberapa isu yang bisa kita berdayakan dalam pembiayaan ini, seperti mempromosikan ekowisata di wilayah pesisir, dan itu adalah salah satu prioritas kami. Meningkatkan kesejahteraan perempuan di wilayah pesisir yang terlibat dalam ekowisata, selain itu ada juga mengembangkan Kawasan Konservasi Laut," paparnya lebih jauh.


Dari pengalaman Indonesia, Menko Luhut mengakui bahwa model bisnis berkelanjutan yang terkait dengan SDGs dapat bernilai hingga 12 triliun dolar AS pada tahun 2030. Meskipun kenyataannya upaya untuk memobilisasi investasi global terhadap SDGs adalah tugas yang tidak ringan.