Beritahati.com, Jakarta - World Economic Forum (WEF) memilih Indonesia sebagai mitra pertama karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia ini. Indonesia saat ini juga sedang aktif memerangi sampah, terutama sampah plastik dan sudah mencanangkan aksi nasional, untuk mengurangi sampah hingga 70% selama tujuh tahun ke depan.


Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan, mewakili Indonesia menjadi mitra pertama dalam pencanangan Global Plastic Action Partnership (Kemitraan Aksi Plastik Global), yang dilakukan di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (25/9/2018).


"Indonesia memiliki berbagai tingkat hayati laut dunia, yang sangat penting bagi perikanan laut, menjaga ketahanan pangan dan bisa menggerakkan ekonomi di bidang pariwisata," kata Menko Luhut.


Menko Luhut dalam sambutannya menyatakan, Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk melakukan penelitian, dan diketahui 80% limbah plastik laut di Indonesia berasal dari 87 kota di Indonesia, yang kebanyakan adalah kota-kota di Pulau Jawa. Untuk itu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden, untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional dengan fokus pada 87 kota, dan menetapkan target nasional untuk memerangi sampah plastik.


"Kami membutuhkan lautan yang sehat, itulah sebabnya mengapa kita telah menetapkan target nasional yang cukup ambisius untuk menangani sampah plastik ini. Dengan memobilisasi dukungan publik, swasta, dan masyarakat, serta mempercepat inovasi seperti bahan biodegradable, kita dapat menggerakkan ekonomi circular untuk mengatasi sampah plastik," jelas Menko Luhut.


WEF akan memilih dua negara lagi sebagai mitra dalam beberapa bulan mendatang. Kemitraan ini didanai dan didukung oleh pemerintah Kanada dan Inggris, serta beberapa perusahaan, yaitu The Coca-Cola Company, Dow Chemical dan PepsiCo Foundation.


Menjawab pertanyaan dalam konferensi pers tentang apa saja yang sudah dilakukan Indonesia dalam memerangi sampah plastik, Menko Luhut menjelaskan rencana aksi nasional Indonesia.


"Kami mendorong perubahan perilaku masyarakat dan industri di Indonesia secara sistematis, mengurangi kebocoran lahan dan kebocoran laut, mempromosikan penelitian, dan pengembangan untuk teknologi pengelolaan limbah, penegakan aturan hukum, dan pengembangan inovasi pembiayaan untuk proyek pengelolaan limbah," jawab Menko Luhut.


Pada kesempatan itu Menko Luhut juga menjelaskan bahwa Citarum yang sampai enam bulan lalu, dikenal sebagai sungai terkotor di dunia. Saat ini keadaannya sudah jauh lebih baik, pihaknya melakukan operasi pembersihan berskala besar, dengan melibatkan ribuan tentara serta masyarakat sipil.


"Ada kemajuan yang signifikan, tetapi masih ada masalah yang perlu diatasi. Sebagai contoh, saat ini, dari sekitar 3.400 perusahaan di DAS Citarum, hanya sekitar 20% yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jadi kami akan melakukan upaya penegakan hukum, salah satunya dengan membentuk perintah relokasi bisnis. Kami sedang memproses relokasi, untuk perusahaan yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah," jelas Menko Luhut.