Beritahati.com, Pontianak - PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan, hingga saat ini masih banyak menemukan pengelola rumah makan besar yang berlaku 'curang' karena menggunakan LPG (elpiji) bersubsidi, yang menurut aturan tidak berhak mereka gunakan. Karena gas elpiji bersubsidi (3 kg) hanya untuk rakyat miskin.


"Dari beberapa kali kami melakukan inspeksi mendadak bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, rata-rata pihak rumah makan masih menggunakan elpiji subsidi, meskipun
menurut aturan mereka paham tidak berhak menggunakannya," ujar Sales Executive Elpiji Pertamina Pontianak, Sandy Rahadian usai melakukan sidak di sejumlah rumah makan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, seperti rilis resmi yang diterima, Rabu (3/10/2018).


Dirinya mengatakan, para pemilik rumah makan juga terkesan "kucing-kucingan" dalam menggunakan gas subsidi tersebut.


"Mereka rata-rata memiliki tabung Bright Gas ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Namun ketika ketika tidak dilakukan sidak, mereka menggunakan elpiji bersubsidi. Namun saat gencar dilakukan sidak, mereka memasang kembali tabung gas elpiji nonsubsidi yang dimilikinya," ucapnya lagi.


Dia menjelaskan, dari hasil sidak hari ini, pihaknya menemukan rata-rata rumah makan masih menggunakan elpiji subsidi.


"Karena sifatnya sidak, rata-rata mereka tidak sempat mengganti tabung elpiji tiga kilogram ke tabung elpiji nonsubsidi," ujarnya.


Bahkan, menurut dia, ada salah satu rumah makan padang yang terbilang besar, tadi dengan cepat mengganti tabung elpiji subsidi dengan elpiji nonsubsidi ketika pihaknya mau masuk ke rumah makan
tersebut.


"Sehingga ketika kami masuk ke dapur rumah makan itu, rata-rata regulatornya dilepas dari tabung elpiji tiga kilogram, tetapi mereka lupa menyembunyikan tempat untuk merendam tabung tersebut, sehingga
membuktikan mereka masih menggunakan elpiji subsidi," ujarnya.


Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Diskumdag Kota Pontianak, Arwani membenarkan, larangan penggunaan elpiji bersubsidi untuk rumah makan ternyata tidak dipatuhi sepenuhnya oleh para pengusaha 'curang' tersebut.


Meski begitu, sejumlah tempat usaha yang didatangi sudah beralih ke elpiji 5,5 kilogram atau 12 kilogram, tanpa melakukan kecurangan-kecurangan atau main 'kucing-kucingan'.


"Ada banyak yang menindaklanjuti, tapi ada juga pelaku usaha yang tetap memakai elpiji tiga kilogram. Kita harus selalu membina pelaku usaha rumah makan dan restoran, karena itu tupoksi kami," ujarnya.


Hingga kini pihaknya belum memberikan sanksi, karena pihaknya masih terus melakukan pembinaan dalam hal tersebut.


"Sampai saat ini masih membina dulu. Kita jelaskan berdasarkan hati nurani mereka, apakah pantas memakai elpiji subsidi yang seharusnya tidak mereka gunakan," ucapnya.