Beritahati.com, Jakarta - Untuk kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan hunian mewah Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka penerima suap.


Selain Neneng, sudah ditetapkan pula sebagai tersangka pemberi suap, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.


Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, setelah melakukan pemeriksaan selama 1 X 24 jam dan dilanjutkan gelar perkara beserta barang bukti, penyidik KPK kemudian meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan total 9 orang sebagai tersangka, baik penerima maupun pemberi suap.


Menurut Laode, penyidik KPK meyakini ada dugaan atau indikasi korupsi terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan megaproyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.


Diduga, pemberian sejumlah uang (suap) tersebut untuk memuluskan perizinan seperti Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), Lalu Lintas (Lalin), Tata Ruang Perkotaan untuk proyek Meikarta. Hal itu nampak jelas dari temuan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Minggu, 14 Oktober 2018 lalu, dimana penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti.


“Selain menetapkan sejumlah tersangka, penyidik KPK juga mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp1,5 miliar, yang diduga merupakan bagian dari commitment fee yang dijanjikan sebelumnya,” kata Laode M. Syarif di Gedung KPK, Senin (15/10/2018).


Sebelum penetapan Billy Sindoro sebagai tersangka, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberitakan telah menetapkan tersangka 'kakap' dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penerimaan suap atau gratifikasi terkait sejumlah perizinan pembangunan megaproyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar).


Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat menggelar acara jumpa pers di Gedung KPK Jakarta menjelaskan bahwa Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, sudah ditetapkan sebagai salah satu tersangka kunci.


“KPK malam ini secara resmi menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka, bersama Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, terkait kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Bekasi tadi malam,” jelasnya di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/10/2018).


Sejumlah pihak yang diduga sebagai penerima suap diantaranya adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.


Para penerima suap tersebut dikenakan pelanggaran Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Sedangkan sejumlah tersangka yang diduga sebagai pemberi suap atau penyuap adalah Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group, Taryadi konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama konsultan Lippo Group dam Henry Jasmen pegawai Lippo Group.


Para pemberi suap dikenakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.