Beritahati.com, Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggandeng beberapa Rektor Perguruan perguruan tinggi perguruan tinggi se-Sulawesi Selatan, beserta Gubernur dan Walikota Makassar untuk mengkampanyekan deklarasi gerakan anti korupsi, di anjungan pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (21/10/2018).


Hadir dalam kampanye anti korupsi tersebut di antaranya Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono M.Eng., D.Eng., dan Direktur Pukat Korupsi UGM Dr Zaenal Arifin Moctar.


Kampanye gerakan anti korupsi ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Anti Corruption Summits III, yang dilaksanakan di kampus Universitas Hasanudin Makassar setelah kegiatan sebelumnya rutin diadakan di kampus UGM.


Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengapreasiasi langkah UGM yang menyelenggrakan Anti Corruption Summits di kampus, Unhas setelah dua kali sebelumnya dilaksanakan di UGM. "Dulu di UGM punya Pukat Anti Korupsi, sudah saatnya Unhas dikenal juga sebagai kampus melawan korupsi," kata Laode.


Menurutnya sudah saatnya seluruh kampus bersatu bergerak untuk mendukung kampanye gerakan anti korupsi, sebab tanpa dukungan dari dunia kampus akan sulit untuk mendorong upaya pencegahan korupsi.


Menurut Laode pemberantasan korupsi tidak harus lewat penindakan, namun juga lewat kampanye anti korupsi. Ia menyebutkan anggota KPK yang melakukan penindakan sekitar 300 orang dan selebihnya sekitar 1500 melakukan tugas pencegahan korupsi.


"Mengembalikan uang negara tidak harus dengan menindak tapi bisa melalui kegiatan pencegahan," katanya.


Namun demikian, ia menyebutkan masih banyak kepala daerah yang terlibat korupsi, padahal seharusnya melakukan tugas menjalankan pemerintahan dengan bersih dan transparan dalam penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat.


"Hingga hari ini ada 99 gubenur dan bupati bermasalah dengan KPK, atau 30% kepala daerah merupakan negeri masih sangat besar," katanya.


Gubernur Sulsel Aminuddin Abdullah menguturkan, untuk menilai ada tidaknya tindak pidana korupsi di kalangan kepala daerah, dapat dilihat dari sejauh mana tingkat pembangunan. "Kalau daerah tidak terurus dengan baik, jalannya rusak tidak ada yang berubah, tandanya dananya habis untuk dikorupsi," katanya.


Zainal Arifin Mochtar mengatakan Anti Corruption Summits ini, untuk pertama kalinya diselenggrakan di luar kampus UGM. Menurutnya dari pertemuan tersebut nantinya dilahirkan banyak komitmen bersama, antar pegiat antikorupsi dan akademisi soal pemberantasan korupsi di tanah air.


Menanggapi soalnya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang kini ditangani perkaranya oleh KPK, menurut Zainal menandakan sisten kepemerintahan di daerah tidak dibarengi sistem penggunaan anggaran yang kuat dan transparan.