Beritahati.com, Jakarta - Kepolisian akhirnya melepaskan tiga orang oknum anggota Banser yang membakar bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam acara Hari Santri Nasional (HSN) di Garut, Jawa Barat, beberapa hari lalu.


Hal ini mendapat respon positif dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ketua Umum (Ketum) PBNU Said Aqil Siroj.


"Terima kasih Polres Garut telah melepaskan tiga anggota Banser yang kemarin (membakar bendera HTI)," ujar Said di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).


Menurutnya, ketiga anggota Banser tersebut memang tidak bersalah dan tidak terbukti menistakan agama, karena mereka membakar bendera HTI yang notabene ormas terlarang di Republik Indonesia, yang anti Pancasila dan UUD 1945.


"Seperti saya katakan para ulama di mazhab Malik, Syafii, Hanafi, Hambali itu MAKRUH menulis kalimat tauhid di tembok, pakaian, bendera, dan kopiah. Bahkan ada yang mengharamkan menulisnya sembarangan, yang paling banyak makruh. Kenapa? Takut kurang dihormati," ungkap Said lagi menjelaskan.


Said meminta semua pihak melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Said juga mengajak semua pihak bergandengan tangan dan bersatu menuju hal yang positif untuk menjaga kedaulatan Indonesia.


Sebelumnya diberitakan, Dirkrimum Polda Jawa Barat (Jabar), Kombes Pol Umar Surya Fana menyatakan, tindakan pemusnahan bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh oknum anggota Banser NU tidak akan terjadi jika tak ada laki-laki yang mengeluarkan bendera tersebut lalu mengibarkannya di tengah acara Hari Santri Nasional (HSN) di Alun-Alun Limbangan Kabupaten Garut pada Senin, 22 Oktober 2018, sekitar pukul 10.00 WIB.


"Tindakan pembakaran tersebut tidak akan tejadi jika tidak ada laki-laki yang “menyusup” dan kemudian berhasil diamankan (pihak Banser) tersebut. Sehingga laki-laki penyusup inilah sebenarnya orang yang sengaja ingin mengganggu kegiatan HSN yang resmi dan bertujuan baik/positif itu," terang Umar kepada wartawan, Rabu (24/10/2018).


Umar menyampaikan, dalam kasus pemusnahan bendera HTI, ada dua unsur utama dalam pemenuhan delik, yaitu unsur obyek atau actus reus (perbuatan yang melanggar UU dan apa pasal yang dilanggar), serta unsur subyek atau men rea (sikap batin atau niat ketika perbuatan dilakukan).


"Rangkaian kegiatan resmi peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang mendapat ijin dari instansi yang berwenang (kepolisian) sedang berjalan, barulah insiden itu terjadi," terang Umar, Rabu (24/10/2018).


Menurutnya, dalam tahap perencanaan kegiatan HSN, sudah ditetapkan tujuan peringatan adalah untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, sikap nasionalisme, komitmen pada NKRI dan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pesan-pesan yang disampaikan juga sesuai dengan tujuan diadakannya acara, serta tidak ada pesan yang bersifat negatif ataupun provokatif.


Kemudian, sambungnya, konsignes yang ditetapkan dan menjadi kewajiban seluruh peserta adalah, hanya boleh membawa Bendera Merah Putih, tidak boleh membawa atribut lain selain bendera kebangsaan, tidak boleh membawa bendera HTI dan ISIS, dan peserta hanya berasal dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Limbangan, Leuwigoong dan Malangbong.


"Ditengah kegiatan upacara, tiba-tiba ada satu orang laki-laki memakai kopyah dan sarung serta membawa ransel mengeluarkan dan mengibarkan kain warna hitam seperti bendera yang selama ini dikenal secara luas sebagai bendera HTI. Laki-laki yang membawa dan mengibarkan bendera di tengah kegiatan upacara tersebut kemudian diamankan oleh anggota Banser bernama Asep dan dibawa keluar dari area upacara ke tenda untuk diinterogasi, dan mengamankan bendera HTI yang dibawa," ungkap Umar lebih jauh.


Dari hasil interogasi, laki-laki tersebut tidak membawa KTP/identitas, hanya mengaku dari Cibatu Garut. Kemudian diminta meninggalkan lokasi (dengan informasi yang masih minim).


Dan setelah laki-laki tersebut meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya 3 (tiga) orang anggota Banser secara spontan memusnahkan bendera tersebut dengan pertimbangan bahwa itu adalah bendera HTI, agar tidak dipergunakan lagi oleh siapapun di dalam acara yang berlangsung khidmat itu.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan pembakaran ini dan yang menimbulkan gangguan kegiatan peringatan HSN adalah oknum laki-laki yang menyusup dan mengibarkan bendera HTI yang sudah dilarang sebelumnya.


"Intinya, tidak akan terjadi insiden ini, jika tidak ada tindakan laki-laki menyusup dan membawa bendera HTI itu," tegas Umar.


Sehingga, Polda Jabar melalui Dirkrimum Kombes Pol Umar Surya Fana menyimpulkan bahwa laki-laki penyusup (saat ini dalam pencarian), patut diduga telah melanggar pasal 174 KUHP berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak terlarang, dengan mengadakan huru hara, atau membuat gaduh, dihukum penjara selama lamanya tiga minggu atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900."


"Sedangkan terhadap tiga orang anggota Banser yang membakar tidak dapat disangka melakukan perbuatan pidana karena salah satu unsur yaitu "Niat Jahat" tidak terpenuhi," pungkasnya.