Beritahati.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa sempat ada Draft Aliansi yang disusun ulama dan diajukan kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun ternyata tak mendapat respons.


Draft yang dimaksudkan Yusril itu berisi pengaturan kesepakatan antarparpol pro-Prabowo-Sandiaga untuk bahu-membahu di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dan Pimilihan Presiden (Pilpres) 2019.


Berdasarkan dokumen yang dirilis detikcom, pengaturan aliansi itu diberi judul 'Aliansi Partai Politik Keummatan Dalam Rangka Pemenangan Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019'.


Kemudian, tercantum juga, seharusnya ada 6 (enam) Ketum Parpol yang seharusnya menandatangani draft itu, yaitu Ketum Gerindra (Prabowo), Demokrat (SBY), PAN (Zulkifli Hasan), PKS (Sohibul Iman), PBB (Yusril IM), dan Berkarya (Tommy Soeharto).


"Sejumlah tokoh dan ulama merumuskan 'draf aliansi' di rumah KH A. Rasyid Abdullah Syafii. Kemudian hasilnya dilaporkan ke Habib Rizieq Syihab (HRS) oleh Munarman, dan dikirimkan 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Namun hingga kini tidak ada tanggapan dari beliau," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/11/2018).


Berikut ini isi draf aliansi dari ulama yang dikirimkan Yusril (tanpa diedit):


Draft Naskah
ALIANSI PARTAI POLITIK KEUMMATAN DALAM RANGKA PEMENANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF 2019


Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 merupakan momentum penting dalam mewujudkan pembangunan masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Hal ini menjadi keniscayaan di tengah kondisi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan antar warga dan praktek korupsi yang merajelela saat ini sebagai akibat ketidakeffektifan pemerintah mengendalikan kekuatan oligark di bidang politik dan ekonomi.


Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Dengan pergeseran poros kekuasaan dari Barat ke Asia, Indonesia dipandang memiliki posisi dan peran strategis dalam menuju Negara Sejahtera. Namun peluang dan potensi ini bisa terlepas dan bahkan berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara ketika Indonesia masih dikelola dengan sistim kroni. Mengingat kronisme selain mengganggu sistem perekonomian, juga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan.


Sebagai tonggak penting dalam mewujudkan kemaslahatan ummat, Pemilihan Umum 2019 tidak semata ditandai dengan kemenangan dalam pemilihan presiden, melainkan juga mutlak disertai dengan kemenangan dalam pemilihan legislative. Sehingga dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang effektif karena didukung oleh kekuatan politik di parlemen dalam penentuan kebijakan di bidang perundangan dan anggaran. Sebaliknya tanpa kemenangan atau minimal wakil dari partai politik di parlemen, maka kemenagan dalam Pemilihan Presiden kelak tidak dapat menjamin agenda yang diusung partai politik pendukung dapat diwujudkan.


Untuk itu, Aliansi Partai Politik Keummatan yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya serta Partai Demokrat Pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bersepakat untuk membangun kerjasama yang mengikat dalam memenangkan pemilihan legislative 2019 dalam bentuk dan kegiatan sebagai berikut:


1. Bahwa dalam sistim perhitungan suara pemilihan legislatif yang cenderung menguntungkan partai politik besar, maka ALIANSI memandang penting untuk membantu setiap partai politik mendapatkan suara minimal sebesar 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen (parlimantary threshold) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 415 UU Pemilu.


2. Bahwa untuk menghindari terjadinya saling gesekan dan bahkan konflik diantara calon legislative dari partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam memperebutkan suara di daerah pemilihan, maka ALIANSI memandang penting untuk perlunya dilakukan pemetaan potensi perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan. Dengan pemetaan ini, diharapkan dapat diketahui secara lebih mikro berapa jumlah wakil legislative yang dapat diraih partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan dari partai apa saja. Sehingga dapat dibangun langkah-langkah untuk memperluas ceruk suara pada daerah pemilihan yang potensi suaranya terbatas.


3. Bahwa sangat disadari untuk meningkatkan suara dihadapkan pada kondisi pemilih yang sebagian belum terdidik terutama di pedesaan sehingga mudah dipengaruhi oleh politik uang. Untuk itu ALIANSI memandang perlunya kerjasama antar partai dalam meningkatkan pendidikan politik bagi relawan di tingkat komunitas. Sehingga dapat membangun organisasi kader yang memiliki militansi dalam sikap, cerdas dalam berfikir dan argumentatif dalam berdebat. Keberadaan kader sangat penting sebagai baris depan (front line) dalam menyadarkan dan mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihannya.


4. Bahwa mempertimbangkan jumlah TPS sebanyak 801.839 unit dan tersebar luas dengan kondisi geografis yang sebagian sulit serta terbatas akses transportasi, maka ALIANSI memandang penting dilakukan kerjasama dalam penggalangan relawan sebagai saksi di tingkat TPS secara nasional. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam pencoblosan ataupun praktek manipulasi serta politik uang di tingkat TPS.


5. Bahwa dalam mengurangi praktek kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum baik untuk presiden dan legislative terutama dalam perhitungan suara oleh KPU mulai dari tingkat TPS hingga nasional, ALIANSI memandang penting dilakukannya pengembangan sistim data perhitungan suara (cyber) berbasis keamanan (security) di tingkat nasional sebagai bagian dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam bentuk pengambilan suara dari calon presiden dan legislative yang didukung oleh 6 partai anggota ALIANSI.


Jakarta, 11 Oktober 2018


Bedah Draft Aliansi Ulama Untuk Prabowo


Nah, setelah membaca draft yang dirilis Yusril Ihza Mahendra yang sekarang sudah menjadi kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, mari lakukan pembedahan agar minimal bisa menduga apa sih penyebab tidak direspon, sambil memberikan pencerahan bagi siapa saja agar tidak mentah-mentah menelan apa yang tertuang.


ALINEA I
Praktik korupsi yang merajalela saat ini dianggap sebagai akibat ketidakefektifan pemerintah mengendalikan kekuatan oligarki di bidang politik dan ekonomi. Ini sepihak saja, karena korupsi tidak hanya sebatas dari sistem saja, akan tetapi bagaimana mentalitas para pejabat. Bahkan sistem online saja kerap tidak mau digunakan, karena diduga dianggap oleh para koruptor sebagai penghalang aksi mereka.


Contohnya, pemerintah sudah merilis OSS (pendaftaran perizinan online), tapi Meikarta memilih urus perizinan lewat suap menyuap hingga terciduklah dari Bupati Bekasi, pejabat teras Meikarta, sampai Eselon Pemkab Bekasi, dalam Operasi Tangkap Tangan KPK.


Jadi fix, bukan sistem semata yang harus diperbaiki, akan tetapi mentalitas pejabatnya juga. Jika Bupati Bekasi kuat mental, dia pasti menolak suap perizinan yang diduga ditawarkan Meikarta.


Dan diperkirakan Prabowo sudah paham mengenai penyebab utama dalam kasus-kasus korupsi.


ALINEA II
Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Lho? Bukankah menurut Prabowo akan bubar? Pantas dia menolaknya, karena seolah menjilat ludahnya sendiri.
Lalu mengenai kroni? Semuanya juga masih menggunakan sistem kroni. Bukankah dengan mendukung salah satu calon presiden berarti sudah menjadi kroni juga? Tapi kroni positif, karena masih sebatas mendukung.


Menjadi negatif, jika nanti dalam perkembangannya, kroni-kroni ini menghalalkan segala cara dibawah perlindungan penguasa.


Dari jaman Rezim Soeharto (ayahanda Tommy Soeharto Ketum Berkarya, sekaligus mantan mertua Prabowo), sistem kroni juga sudah berkembang dan tumbuh subur, tapi tak bisa dipangkas oleh reformis yang berhasil menggulingkan Soeharto pada 1998.


ALINEA III & IV
Ada penekanan untuk menang dalam Pilpres dan Pileg 2019 bagi semua partai koalisi dibawah komando Gerindra. Dan harga mencapai sebuah kemenangan pastinya teramat sangat besar. Dan sebagai komandan, Gerindra pastinya bakal keluar pembiayaan yang jauh lebih besar dari partai aliansi lainnya.


Ini sangat krusial, jika menjadi Prabowo Subianto, siapapun pasti akan berpikir dua kali untuk mengeluarkan biaya jauh lebih besar tapi mendapatkan 'kue' sama rata. Ini politik, bukan dinas sosial, jadi hadapilah kenyataan.


POINT 1 & 2
Partai besar harus membantu yang kecil agar memenuhi kuota presidential threshold, melalui pemetaan potensi perolehan suara seluruh calon legislatif dari partai koalisi. Dan dalam koalisi ini, Gerindra tentunya yang dianggap paling besar, jadi harus membantu yang lainnya agar naik bersama-sama. Namun sekali lagi ini politik, bukan rumah sosial, jadi apabila ada penolakan, itu wajar saja.


POINT 3 & 4
Menggagas pendidikan politik bagi relawan semua partai koalisi di tingkat komunitas. Bahkan hingga nantinya menempatkan para relawan tersebut di setiap TPS saat Pemilu 2019. Artinya untuk seluruh Indonesia, dan biayanya juga pasti besar untuk program ini. Siapa yang siap menanggung biaya lebih besar?


POINT 5
Membangun sekaligus mengembangkan sistem data penghitungan suara (cyber) berbasis keamanan (security) di tingkat nasional, untuk kepentingan 6 (enam) partai politik koalisi pemenangan Prabowo-Sandi. Ini potensi biayanya jauh lebih besar dari pembedahan POINT 3 & 4, lalu siapa yang menanggung lebih besar?


Setelah membedah satu per satu isi Draft Aliansi dari ulama untuk Ketum Gerindra, dugaan sementara, jika memang ada penolakan atau tidak ada tanggapan dari Prabowo, itu sangatlah wajar terjadi.


Sekarang, dalam politik, apakah yang mengeluarkan biaya paling besar itu rela mendapat jatah 'kue' pembangunan yang sama dengan mereka yang keluar biaya jauh lebih kecil, apalagi yang tidak mengeluarkan biaya apapun juga bisa menikmati bagian 'kue' yang sama. Tentunya dalam politik akan ada objeksi atau interpelasi soal itu.