Beritahati.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menuntut Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan kurungan.


"Menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).


Jaksa KPK menilai, Zumi Zola telah terbukti melakukan dua tindak pidana korupsi yang didakwakan, yakni suap dan gratifikasi.


Pertama, Zumi Zola dinilai terbukti secara sah menerima gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama, senilai Rp44 miliar serta satu unit Toyota Alphard dari sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014-2017.


Jaksa meyakini, uang tersebut berasal dari para rekanan yang akan atau sudah mengerjakan proyek di Provinsi Jambi pada 2016. Kemudian, uang juga berasal dari para Kepala Dinas OPD di Provinsi Jambi.
Gratifikasi diterima Zumi Zola melalui orang kepercayaannya, yakni Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan, yang kemudian digunakan Zumi untuk keperluan pribadi, mulai dari membayar utang kampanye Pilkada Pemilihan Gubernur Jambi, hingga untuk membeli hewan kurban, serta action figure.


Tak hanya itu, mirisnya, diyakini jaksa berdasarkan temuan-temuan, uang juga digunakan untuk keperluan keluarga Zumi Zola.


Perbuatannya dalam menerima gratifikasi dikenakan melanggar Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Kedua, Zumi Zola dinilai telah terbukti memberikan suap sebagaimana dakwaan kedua. Zumi Zola dianggap telah memberikan suap Rp16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.


Zumi melakukan aksinya bersama Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi Apif Firmansyah, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten III Sekda Provinsi Jambi Saipudin.


Suap tersebut diduga diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 menyetujui Rancangan Perda APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2017.


Selain itu, juga agar DPRD menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2018.


Perbuatannya memberikan suap dikenakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.