Beritahati.com, Surabaya - Pemerintah pusat melirik program Pemprov Jatim dalam penerapan pendidikan vokasi dual track untuk menjadikannya proyek percontohan nasional. Melalui Kemenko Perekonomian, proyek tersebut menjadi daya tarik untuk diterapkan secara nasional.


"Kita ingin menawarkan ke pemda, mari kita urusi pendidikan vokasi karena ini adalah tanggung jawab kita bersama agar tenaga kerja kita bisa siap di pasar kerja. Terlebih ijin dan kewenangan SMK ada di tangan gubernur atau provinsi," jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (9/11/2018).


Darmin mengatakan saat ini masih ada tenaga kerja yang pendidikannya SMA dan bekerja di suatu perusahaan. Karena kompetensi yang dimiliki dinilai kurang, akhirnya disarankan untuk mencari keterampilan di Balai Latihan Kerka (BLK) terlebih dahulu.


Melihat kasus tersebut, lanjut Darmin Nasution, dirinya berkeinginan agar peran vokasi di daerah bisa semakin dioptimalkan.


Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan awal penerapan dual track, Pemprov Jatim melakukan moratorium SMA. Hasil tersebut berjalan dengan baik dimana rasio SMA berbanding SMK semakin meningkat.


Dari tahun 2008, rasionya berkisar 69.43 : 30.56, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 37.98 : 62,02. Sehingga, jumlah SMK di Jatim saat ini mencapai 2.078 lembaga yang terbagi dalam SMK negeri sebanyak 296 dan swasta 1.782 lembaga.


"Diharapkan pada tahun 2023 nanti rasio SMK banding SMA bisa mencapai 70:30," ungkapnya. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga terus mempersiapkan diri menyongsong puncak demografi di Jatim pada tahun 2019. Yakni saat jumlah usia produktif mencapai 15–64 tahun,” tutupnya.