Beritahati.com, Jakarta - Hari ini, Federasi Indonesia Bersatu (FIBER) merilis sebuah gerakan nasional yakni Jaga Indonesia, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam propaganda meneguhkan penolakan terhadap ideologi khilafah yang digaungkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindakan makar untuk mengganti Pancasila yang sebenarnya sudah final bagi bangsa Indonesia sebagai ideologi negara.


"Gerakan jaga Indonesia ini bukan organisasi, akan tetapi lebih kepada GERAKAN MORAL bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pancasila sebagai ideologi negara. Indonesia ini sedang dalam format untuk dibuat hancur seperti Suriah, sehingga harus dilawan dengan keras sejak awal," tegas Ketua Umum (Ketum) FIBER, Tirtayasa, lewat pernyataan resminya, Senin (19/11/2018).


Bahkan sekarang sedang berkembang sebuah fenomena, sejak insiden pembakaran bendera HTI oleh oknum Banser, akhirnya beredar video bahwa ada di suatu tempat di Indonesia ini, disiapkan banyak sekali bendera HTI namun bukan berwarna dasar hitam, melainkan berwarna-warni, untuk mengelabui siapapun termasuk pemerintah, sekaligus berusaha mencintakan chaos baru jelang Pilpres 2019.


Pada bagian lain, sejak dibatalkannya acara diskusi khilafah di Masjid Az-Zikra, Sentul Bogor, akibat tak keluarnya izin kepolisian, kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212 tiba-tiba berencana menggelar Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2018 di Monas, Jakarta Pusat.



Melihat ini, FIBER menilai bahwa acara Reuni 212 ada hubungan kuat dengan diskusi khilafah yang dibatalkan penyelenggaraannya akibat tak keluar izin keramaian dari kepolisian Polres Bogor. Sehingga, diduga kuat, dalam acara tersebutlah nantinya akan digelar propaganda khilafah tersebut serta pengibaran bendera-bendera HTI sebagai lambang khilafah, guna memecah belah masyarakat.


"Ini sudah lagu lama ya, oleh karena itu, FIBER menolak keras. Mereka keras, kami lebih keras! Kami menolak Reuni 212, Menolak Ideologi khilafah, serta menolak Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). Kabarnya itu Anies Baswedan keluarkan izin gunakan Monas? bukan dia yang izinkan tapi kepolisian, jangan aneh-aneh orang itu," tegas Tirtayasa.


Sebelumnya, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang didukung penuh gerakan 212 dalam kampanye 2017 menuju kursi DKI 1, menyetujui digunakannya lokasi Monas sebagai tempat mengadakan acara. Namun, walau dirinya mengizinkan, ia mengingatkan, yang memegang izin keramaian tetaplah dari kepolisian, bukan Pemprov DKI Jakarta, apalagi dirinya secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta.


"Kalau izin keramaian itu dari kepolisian. Ya, secara prinsip kita menyetujui, tapi untuk kegiatan keramaian bukan kita (Pemprov DKI). Untuk keramaian di kepolisian, tentang tempatnya memang bisa digunakan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).


Anies mengatakan tak ada larangan untuk menggunakan Monas. Tapi izin keramaian, menurut Anies, merupakan domain dari polisi.


"Tidak ada larangan (menggunakan Monas)," sebutnya.


Akibat pernyataan izin sepihak dari Anies itulah, Persaudaraan Alumni (PA) 212 menegaskan akan tetap menggelar Reuni Akbar 212 karena menurut juru bicara mereka, yakni Novel Bamukmin mengklaim sudah mendapat izin dari Gubernur DKI Anies Baswedan soal penyelenggaraan Reuni Akbar 212.


"Ada izin-tidak ada izin, tetap kita bikin karena Insyaallah, apalagi Gubernur DKI saat ini, Anies, telah memberikan tempat. Artinya, dari DKI telah memberikan izin. Tinggal polisi mau nggak bekerja sama dengan kita, berkoordinasi dengan kita. Kami meminta kepada polisi untuk tidak mempersulit, karena kalau mempersulit, justru menjadi daya tarik buat kita, tantangan yang di luar daerah," ujar Novel Bamukmin untuk aparat kepolisian, seperti dikutip detikcom.