Beritahati.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan memanggil dua pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan KPK untuk mendalami terkait fungsi pengawasan limbah sawit.


Menurut Febri, kedua pejabat yang diperiksa tersebut masing-masing Fahrizal Fitri Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Pemprov Kalteng, dan Arianto Kepala Bidang (Kabid) Pemantauan Lingkungan Hidup Pemprov Kalteng.


"Ada sejumlah saksi yang hari ini dipanggil penyidik KPK untuk tersangka Edy Sapurta Suradja, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan pembuangan limbah kelapa sawit di Provinsi Kalteng," jelas Febri, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (5/12/2018).


Febri menjelaskan bahwa ada dua saksi lainnya yang juga diperiksa untuk tersangka Edy Sindoro, masing-masing Jo Daud Dharsono sebagai Direktur PT. Smart tbk Jo Daud Dharsono, dan Nicko Haryadi anggota tim ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng.


KPK hingga saat ini telah menetapkan 4 oknum Anggota DPRD Provinsi Kalteng sebagai tersangka dalam kasus ini. Masing-masing diantaranya adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, serta dua anggota Komisi B DPRD, yakni Arisavanah dan Edy Rosada.


"Penyidik KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka dari unsur pihak swasta, karena diduga sebagai pihak pemberi suap atau penyuap," pungkas Febri Diansyah.


Ketiga tersangka tersebut adalah Direktur PT. Binasawit Abadi Pratama (BAP) atau Wadirut PT. SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology), Edy Sapurta Suradja CEO PT. BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT. BAP Teguh Dudy Syamsury Zaidy.


KPK meyakini bahwa 4 oknum Agggota DPRD Provinsi Kalteng yang ditetapkan sebagai tersangka, diduga telah menerima uang sebesar Rp 240 juta dari pengurus PT BAP. Hal ini terkait tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kalteng, dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Uang itu diduga agar DPRD Kalteng tidak menggelar rapat dengar pendapat (RDP), terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah sawit.