Beritahati.com, Jakarta - DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan II tahun sidang 2018-2019 dengan suasana bangku kosong di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).


Saat dimulainya rapat paripurna, pimpinan rapat tidak menyampaikan berapa jumlah anggota Dewan yang hadir. Padahal biasanya selalu menginformasikan kehadiran para anggotanya saat membuka sidang paripurna.


Dari total 560 anggota dewan periode 2014-2019, terhitung secara manual hanya hadir sekitar 80 orang dalam rapat paripurna. Apakah masih kuorum dalam pengambilan keputusan? Karena berdasarkan peraturan DPR, sidang paripurna baru dinyatakan kuorum apabila diikuti oleh 50 persen plus satu dari total jumlah anggota DPR.


Rapat paripurna Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto, yang dipercaya sebagai pimpinan sidang.


Selain penutupan masa sidang, ada beberapa agenda pada paripurna kali ini, seperti laporan BAKN terhadap temuan dan permasalahan di semua Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I sampai Komisi XI DPR Tahun Anggaran 2015-2017, Laporan Komisi II soal calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan.


Selain itu ada pula dari Komisi I DPR RI, yang juga mengajukan beberapa agenda pengesahan, yakni:


1. Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi.
2. Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
3. Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Serbia tentang kerja sama di Bidang Pertahanan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.