Beritahati.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali menahan 2 orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penerimaan suap yang diterima sejumlah oknum mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).


Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat ditanya wartawan di Gedung KPK Jakarta menjelaskan bahwa penahanan kedua tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik KPK menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status hukum ke tingkat penyidikan dan menetapkan mereka sebagai tersangka.


Menurut Febri, salah satu tersangka yang ditahan tersebut adalah Ferry Suando Tanuray Kaban, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut. Nama Ferry sebelummya sempat dimasukkan dalam daftar buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO) karena yang bersangkutan sempat melarikan diri atau tidak pernah datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.


“Penyidik KPK malam ini langsung menahan 2 orang mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing adalah Ferry Suando Tanuray Kaban dan Darmawan Sembiring, kedua tersangka tersebut malam ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK di belakang Gedung KPK Merah Putih,” jelasnya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (11/1/2019.


Febri dalam kesempatan ini juga menjelaskan bahwa tersangka Dermawan telah mengembalikan sejumlah uang suap yang diterimanya kepada KPK. Uang yang dikembalikan sebesar Rp 270 juta. Menurut Febri, pengembalian uang tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah bersikap kooperatif atau mau bekerjasama dengan KPK.


Sementara itu hingga saat ini penyidik KPK sedikitnya telah menetapkan 38 orang mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka. Mereka diduga telah menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta per orang.


“Sejumlah tersangka mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut diduga telah menerima sejumlah uang yang patut diduga sebagai suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun 2012 hingga 2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut tahun 2013 hingga 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut tahun 2013 hingga 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015," pungkasnya.