Beritahati.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sekitar Februari 2019 menerbitkan dasar hukum untuk moda transportasi roda dua, yang mengakui ojek online (ojol) sebagai angkutan umum yang resmi di Indonesia.


"Awal bulan depan selesai," ujar Budi saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Sabtu (12/1/2019).


Budi menjelaskan, landasan peraturan yang dibuat nantinya fokus pada tarif, keselamatan, pembekuan, hingga kemitraan. Pada kesempatan tersebut, Budi lebih menekankan aspek keselamatan.


Seperti diketahui, sepeda motor adalah jenis kendaraan yang kerap mengalami kecelakaan di jalan. Terlebih sejumlah pengemudinya selalu melanggar ketentuan yang ada saat membawa kendaraannya.


"Apalagi saat menggunakan handphone sambil berkendara," sambung Budi Karya.


Pada kesempatan yang sama, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan pentingnya payung hukum bagi transportasi roda dua. Jokowi mengklaim pihaknya terus memproses setiap usulan untuk segera mengakomodasi keberadaan transportasi online.


"Intinya kami ingin memberikan payung hukum yang jelas mengenai kegiatan transportasi online biar semuanya jelas," ujar Jokowi.


Kendati demikian, Jokowi mengatakan perlu waktu agar pemerintah dapat merangkul semua pemangku kepentingan transportasi online. Ia memberi contoh keberhasilan Kemenhub yang sudah merampungkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus alias taksi online.


Namun, Jokowi menyadari membuat peraturan hukum untuk kendaraan roda dua sebagai alat transportasi bukan perkara mudah. Bahkan ia menyebut tak ada hukum di dunia internasional yang pernah melakukan hal serupa.


"Secepat-cepatnya, nanti akan keluar PM tentang ojek online," pungkas Jokowi.


Sebelumnya, pemerintah berencana memakai hak diskresi untuk memberikan payung hukum bagi ojek online. Kemenhub bakal menjadikan sepeda motor resmi sebagai angkutan umum menggunakan kewenangan diskresi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Ini lantaran kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk kendaraan umum seperti disebutkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.