Beritahati.com, Jakarta - Pemerintah sudah lama berencana memberikan payung hukum bagi moda transportasi online, khususnya ojek online atau ojol. Tujuannya agar semuanya jelas.


“Kita sudah membuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 dan masih digodok lagi untuk ojek online-nya tahun 2018,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi dengan Pengemudi Online di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).


Jika payung hukum sudah rampung, lanjut Presiden, semua moda transportasi termasuk ojek online bisa bergerak dengan aman dan pengemudinya dapat nyaman bekerja.


“Yang paling penting adalah pekerjaan ini (pengemudi online) sudah memberikan ruang kerja bagi masyarakat luas,” ujar Kepala Negara.


Saat ditanya mengenai keuntungan bagi masyarakat, aplikator ataupun pengemudi, Presiden menjawab bahwa semuanya harus berada di posisi yang diuntungkan.


“Sini senang, di sana senang, semuanya harus senang,” kata Jokowi.


Mengenai target selesainya peraturan ojek online, Presiden menjawab bahwa undang-undang untuk roda dua memang secara hukum internasional tidak ada.


“Oleh sebab itu, kita memberikan payung hukum lewat peraturan menteri, ada diskresi di situ, dan targetnya secepat-cepatnya (diumumkan),” pungkas Kepala Negara.