Beritahati.com, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengumumkan nama-nama mantan narapidana korupsi yang kembali maju sebagai Calon legislatif (Caleg) untuk Pemilihan legislatif (Pileg) 2019 ini.


Bamsoet mengatakan, KPU mempunyai hak dan kewenangan untuk mengumumkan semua nama calon legislatif dari seluruh partai yang pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi.


"Ya silakan saja (KPU umumkan)," ujar Bamsoet kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).


Bamsoet lanjut menuturkan, nantinya apakah para caleg ada yang merasa dirugikan, itu ada mekanisme jalur hukumnya sendiri. Mengapa demikian? Karena menurut Politisi Partai Golkar tersebut, jika KPU memiliki senjata atau backup undang undang, calon yang merasa dirugikan tidak memiliki hak untuk melaporkan.


Sehari sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat ditanya wartawan terkait wacana KPU mengumumkan nama-nama caleg 2019 yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, menyatakan sangat mengapresiasi langkah tersebut. Bahkan menurut Febri, wacana tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan KPU kepada KPK.


“Bagus kalau akhirnya KPU benar-banar merealisasikan niat tersebut karena itu sebelumnya pernah disampaikan ke KPK dan kami bilang bahwa sepanjang aturan yang berlaku, KPK sangat mendukung hal tersebut,” jelasnya di Gedung KPK Jakarta, Senin (28/1/2019).


Febri menjelaskan juga, bahwa rencana KPU tersebut akan membuat masyarakat mendapatkan informasi tentang latar belakang para calon legislatif. Febri berharap semoga sejumlah mantan koruptor tidak lagi terpilih pada Pileg serentak 2019 mendatang.


Febri tak lupa mengingatkan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih benar-benar tahu “background” latar belakang calon yang akan mereka pilih.


Febri berharap dalam Pileg 2019 mendatang mantan koruptor yang sudah melakukan korupsi sebelumnya sebaiknya tidak dipilih.