Beritahati.com, Jakarta - Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya pengendapan dana kapitasi di puskesmas dan klinik mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 1,9 triliun pada periode 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta penjelasan kepada BPJS Kesehatan, puskesmas, dan klinik mitra tersebut mengapa sampai terjadi hal demikian.


"Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkes, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan BPJS Kesehatan juga harus melakukan evaluasi terhadap implementasi anggaran dalam setiap program yang telah ditetapkan sebelumnya, serta duduk bersama mencari solusi agar dana kapitasi di tahun-tahun berikutnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan tidak ada lagi pengendapan," terang Bamsoet melalui rilis resminya, Sabtu (4/2/2019).


Bamsoet juga mendorong Kemenkes meningkatkan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan, puskesmas, dan klinik yang menerima dana kapitasi agar dapat menjalankan program-program peningkatan kesehatan masyarakat.


"Memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah," pungkas Bamsoet.