Beritahati.com, Jakarta - Dalam Rakornas BNPB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan 6 (enam) mitigasi bencana, yaitu penegakan tata ruang berbasis resiko, pelibatan akademisi dan pakar, gubernur sebagai komandan tanggap darurat, pembangunan peringatan dini, pendidikan kebencanaan, serta simulasi rutin bencana.


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo siap mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui Direktur Jenderal Tata Ruang, membuat perencanaan yang jelas dan tegas mengenai prabencana, termasuk menentukan lokasi cadangan lahan agar penanganan pascabencana dapat segera dilakukan.


"Mengingat ketegasan dibutuhkan untuk menegakkan tata ruang berbasis resiko, termasuk merelokasi masyarakat dari zona bahaya sebelum terjadi bencana," ujar Bamsoet melalui rilis resminya, Senin (4/2/2019).


Selain itu, dirinya juga berkomitmen untuk mengingatkan selalu kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak memberikan izin mendirikan bangunan di sempadan sungai atau pantai sejauh 100 M dari pasang laut tertinggi ke arah darat, sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.


"Ini demi keselamatan masyarakat," tegas Bamsoet.


Dirinya juga akan terus mendorong Kementerian ATR melalui Direktur Jenderal Tata Ruang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan mitigasi bencana juga menjelaskan kepada masyarakat akan tindakan-tindakan yang dilakukan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana termasuk merelokasi tempat tinggal warga.