Beritahati.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari unsur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa pemeriksaam tersebut berlangsung di Markas Kepolisian Daaerah (Mapolda) Lampung.


Febri menjelaskan, bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tersebut terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Sedikitnya ada 10 orang saksi dari unsur Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah diperiksa.


“Sepuluh orang saksi tadi sempat ditanya penyidik KPK terkait informasi adanya dugaan penerimaan sejumlah uang yang diduga sebagai suap atau gratifikasi untuk tersangka Mustafa. Rencananya dalam pekan ini ada sekitar 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang akan diperiksa KPK,” jelas Febri di Gedung KPK Jakarta, Senin (11/2/2019).


Sejumlah saksi yang sempat diperiksa tersebut masing-masing adalah Riagus Ria Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah, Joni Hardito Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah, Evinitria Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah, Hi Hakii Anggota DPRD Lampung Tengah, Yulius Heri Susanto Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah.


Kemudian saksi atas nama Made Arka Putra Wijaya Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Tengah, Saenul Abidin Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah, Hi Singa Ersa Awangga Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah, Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah dan Jahri Effendi Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah.


Sebelumnya, Penyidik KPK menetapkan Mustafa sebagai sebagai tersangka karena telah menerima sejumlah uang yang diduga kuat sebagai commitment fee dari sejumlah perizinan proyek pembangunam di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Lampung Tengah.


KPK menduga bahwa Mustafa telah meminta jatah proyek atau commitment fee sebesar 10-20 persen dari keseluruhan nilai proyeknya. KPK juga meyakini bahwa Mustafa sedikitnya juga telah menerima uang tunai sebesar Rp 95 miliar yang diduga sebagai gratifikasi.