Beritahati.com, Bali - Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose didampingi Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Wayan Sunartha membuka taklimat awal pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI atas laporan keuangan seluruh satker dan satwil atau polres di Gedung Rupatama Polda Bali, Senin (11/2).


Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI, Thomas Gatot Hendarto, Ketua Sub Tim BPK RI Gatot Aryo Pramono, Irwil III Itwasum Polri Brigjen Pol Bambang Suharno, Pejabat Utama Polda Bali dan Kapolres se-Bali.


Irjen Pol Petrus Reinhard Golose dalam sambutannya mengatakan, kegiatan wasrik BPK RI ini termasuk dalam program prioritas Kapolri, yaitu penguatan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, peran maupun fungsi secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan zona integritas terutama pada sector pelayanan publik, penegakan hukum, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan pengawasan efektif dalam rangka mencegah praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).


Itwasda Polda Bali selaku pengemban fungsi pengawasan telah berupaya mengoptimalkan peran dan fungsinya melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik), baik wasrik rutin yang terjadwal dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) maupun wasrik khusus yang dilakukan secara insidentil. Menurutnya, demi meningkatkan komitmen institusi Polri dalam upaya pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas kinerja yang semakin baik maka kegiatabn taklimat awal sangat tepat diadakan.


”Melalui kegiatan ini, dapat menjalin kerjasama sinergitas antara Polri dengan BPK RI sebagai badan yang diberi amanah oleh negara untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga dapat mendukung upaya pembenahan dan penyempurnaan institusi Polri melalui saran dan masukan yang membangun, khususnya dalam bidang pengelolaan anggaran,” kata Kapolda Bali.


“Saya berharap kepada tim dari BPK RI sebagai lembaga pengawas eksternal, dapat obyektif dan mampu menjadi konsultan yang baik dalam membantu Polda Bali untuk melaksanakan tugas sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terhindar dari penyimpangan,”sambung jenderal lulusan Akpol tahun 1988 ini.


Sementara itu, Thomas Gatot Hendarto menyampaikan, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.


Ada 7 sasaran pemeriksaan yang dilakukan BPK, antara lain pelampauan belanja pegawai tahun 2018, saldo kas dan kewajiban yang cukup signifikan pada TA 2017 dan dampaknya pada pengelolaan keuangan TA 2018 dan laporan perwabkeu atas penyelenggaraan pengamanan event internasional (IMF and World Bank Summit 2018).