Beritahati.com, Jakarta - DPR RI mendesak Pemerintah untuk memastikan realisasi anggaran 2019 benar-benar mampu menjadi pengungkit kinerja perekonomian nasional, mengingat ketidakpastian ekonomi global masih akan terus berlanjut.


DPR meminta Pemerintah agar RKP dan RAPBN 2020 yang sedang disusun tetap memperhatikan dan sejalan dengan tahapan prioritas RPJMN ke-4 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.


"Penyusunan RKP dan RAPBN 2020 harus ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan terwujudanya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM yang berdaya saing tinggi," tutur Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).


Sementara untuk bidang pengawasan, DPR telah menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik melalui rapat-rapat bersama mitra kerja, Panja-panja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas DPR.


Salah satunya mengenai masalah tarif pesawat udara dan kebijakan bagasi berbayar, DPR telah meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta kelangsungan industri penerbangan nasional. Pemerintah harus adil menjaga keseimbangan untuk melindungi kepentingan konsumen di satu pihak dengan kepentingan industri penerbangan di pihak yang lain.


Kemudian, pada bidang lain, untuk mempercepat penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, Tim Pengawas DPR RI telah mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.


"Kita perlu memastikan agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tim Pengawas DPR RI juga telah memperluas cakupan pengawasan terhadap penanganan bencana akibat tsunami Selat Sunda yang meliputi Provinsi Lampung dan Banten," terang Bamsoet melanjutkan pidatonya.


Masih dalam fungsi pengawasan, kata Bamsoet, DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut akan disampaikan pada Masa Persidangan IV yang akan datang. DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 7 (tujuh) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.


"Kemudian untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang beragama Islam, DPR bersama Pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Yaitu rata-rata sebesar Rp 35.235.602.- (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua rupiah). DPR tak lupa terus mengingatkan Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan bagi jemaah Haji Indonesia," tandas Bamsoet.