Beritahati.com, Jakarta - Moda transportasi publik, Mass Rapid Transit (MRT) rute Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus telah resmi diujicoba oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), didampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, beserta jajaran perwakilan dari kedutaan besar Jepang di Jakarta, Indonesia, Rabu (20/2/2019).


Wapres JK dalam pernyataannya kepada wartawan mengatakan, kehadiran MRT memang agak terlambat di Indonesia, dimana telah dibicarakan sejak 1990 namun baru terealisasi sekarang. Akan tetapi sejauh ini pemerintah berjuang untuk mengadakannya demi ketersediaan transportasi publik yang cepat sekaligus mengurangi kemacetan.


Dan sejauh ini pemerintah sudah membangun 16 km jalur MRT, sehingga belum bisa maksimal. Jakarta butuh 200 km jalur MRT sehingga seluruh warganya bisa merasakan manfaat kemudian beralih ke moda transportasi publik sampai mampu mengurai kemacetan.


"Kehadiran MRT juga membuat perjalanan seseorang dapat dihitung (dikalkulasikan) waktunya sehingga bisa lebih efisien," kata Wapres JK kepada wartawan di Depo MRT Lebak Bulus, Rabu (20/2/2019).


Mengenai penentuan tarif untuk MRT pada saat resmi digunakan masyarakat awal Maret 2019 mendatang, Wapres JK berpendapat, tarif yang ideal itu sebenarnya dihitung dari kemampuan membayar seseorang, tergantung pendapatannya per hari hingga per bulan. Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulan bagaimana pengaturannya nanti oleh pihak Pemprov DKI bersama Kementerian Perhubungan ke depannya.



"Kalau ditentukan terlalu murah, itu MRT sangat cepat (efisiensi waktu terjamin) dan nyaman. Jadi nanti tergantung Pak Gubernur (Gubernur DKI) saja dan Menhub (Menteri Perhubungan)," kata JK memastikan pihak yang akan menentukan tarif MRT nantinya.


Sedangkan untuk salah satu masalah krusial yang hilangnya sinyal di terowongan bawah tanah MRT, Wapres JK dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan saat peluncuran resmi Maret 2019 nanti semua sudah beres.


"(Nanti) ada semua (sinyal wifi)," pungkas JK.


Mengenai sinkronisasi semua sistem transportasi agar terhubung dengan MRT nantinya akan diatur oleh Pemprov DKI Jakarta beserta jajarannya, agar tercipta integrasi hingga memudahkan seluruh warga DKI Jakarta dalam menggunakan transportasi publik. Harapannya, jika berhasil, warga akan meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi.


Video : Ulfa/Beritahati