Beritahati.com, Makassar - Maraknya kasus korupsi yang terjadi di daerah-daerah membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membentuk kantor cabang. Setidaknya ada sembilan regional yang direncanakan bakal terealisasi 2019 ini.


"Sudah hampir terealiasi. Saat ini sudah mulai memperkenalkan kordinasi wilayah, ada sembilan wilayah yang sedang dibentuk," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu (6/3/2019).


Setiap regional, KPK memetakan berdasarkan gabungan provinsi. Harapan jangka panjangnya, dapat menjadi cikal bakal pembentukan KPK di setiap daerah dengan fungsi cegah dan tindak.


Agus menjelaskan, tujuan pembentukan cabang tersebut juga berfungsi untuk memudahkan masyarakat melaporkan adanya indikasi korupsi di sekitar lingkungan mereka. Sebab, laporan dari masyarakat ke KPK mencapai lebih dari 6 ribu surat yang masuk setiap tahunnya.


"Setiap tahun itu sekitar 6 ribu surat yang diterima dari masyarakat, mengadukan kasus-kasus di daerah. Pasti kami upayakan untuk menyelidiki lebih jauh apakah itu benar-benar terjadi," tuturnya.


Menurutnya, peran masyarakat sangat membantu peran KPK. Sebab, masyarakat bisa melihat secara langsung adanya indikasi korupsi yang terjadi disekitar mereka.


"Kami mendorong sebetulnya laporan-laporan dari masyarakat masuk ke KPK, karena KPK bisa melakukan penindakan OTT itu dasarnya adalah laporan dari masyarakat. Laporan dari orang sekitar itu sangat penting, karena biasanya orang sekitar itu mempunyai bukti permulaan yang sangat kuat," ujarnya.