Beritahati.com, Tangerang Selatan - Peningkatan investasi dan ekspor merupakan kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3/2019).


Kepala Negara melihat selama ini banyak investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia, tetapi masih belum terlihat realisasinya secara signifikan.


Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh pemimpin daerah yang datang pada Rakornas Investasi 2019 tersebut untuk mempermudah perizinan bagi investor yang ingin mendirikan usaha. Khususnya jika para investor itu berniat membangun industri yang menghasilkan barang dengan orientasi ekspor maupun untuk substitusi impor. Peningkatan ekspor akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kalau ekspor bagus juga akan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan (current account/CA).


“Kita minta kepada PTSP, Bupati, Gubernur, kalau ada investor yang berkaitan dengan industri apapun, tutup mata saja, segera beri izin. Pastikan mereka sudah mendapatkan izin yang bisa selesai dalam sehari, Gubernur atau Bupati harus berani menyelesaikannya, jangan sampai mereka harus menunggu berhari-hari,” tutur Presiden Jokowi.


Dalam rangka mempermudah proses investasi atau membuka usaha, sejak 9 Juli 2018, pemerintah telah meluncurkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Sistem ini ditetapkan sebagai satu-satunya situs daring untuk memproses perizinan berusaha di Indonesia, yang melibatkan 25 kementerian/lembaga, 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Free Trade Zone (FTZ), dan 87 Kawasan Industri (KI).


Sistem OSS dibangun dengan menerapkan prinsip standardisasi. Dengan adanya standar tersebut, izin dapat diterbitkan secara otomatis melalui sistem elektronik atau teknologi informasi (TI). OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk penyederhanaan identitas, dan dapat menggantikan identitas lain seperti Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, Akses Kepabeanan (untuk ekspor), serta penghapusan atas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).


Beberapa kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), FTZ, atau untuk wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), telah tersedia standar lokasi khusus sehingga OSS dapat menerbitkan izin lokasi secara otomatis. Demikian pula, untuk izin bangunan telah ada standar berupa estate regulation dan karenanya tidak lagi dipersyaratkan izin lingkungan.


Adapun, bagi para pelaku usaha yang berada di luar KEK, FTZ atau KI, masih belum tersedia standar, sehingga OSS masih memerlukan proses penyelesaian komitmen pelaku usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara offline.


“Sebagai contoh, saat ini untuk penyelesaian IMB belum ada standar untuk bangunan yang tidak sederhana (kompleks), jadi masih memerlukan pembahasan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk izin lingkungan yang mensyaratkan AMDAL, masih memerlukan penilaian oleh Komite AMDAL,” jelas Menko Darmin.


Untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS, memang diperlukan dukungan daerah untuk percepatan penyelesaian komitmen pelaku usaha, yang mencakup :

a. Percepatan penyelesaian RDTR (standar peta digital);
b. Penetapan DPMPTSP sebagai hub OSS di daerah dan meningkatkan peran aktif DPMPTSP untuk melakukan notifikasi ke sistem OSS, yang berkoordinasi dengan dinas daerah terkait;
c. Peningkatan pengawasan atas kegiatan usaha di daerah.


“Jadi, yang kita perlukan dari kantor bupati, walikota dan/atau gubernur yaitu ada orang yang khusus ditugaskan untuk mengawal OSS. Jangan sampai sistem teknologi informasi (TI) dari pusat yang sudah baik, tidak ada yang menjaga komunikasinya di daerah, karena masih ada perizinan yang harus diselesaikan secara offline. Apalagi masih ada 464 kabupaten/kota yang belum punya RDTR,” tegas Menko Darmin.


“Kopi Mantap” Kawal Investasi


Presiden Jokowi pun mengungkapkan, dirinya senang sekarang sudah ada OSS, namun ia masih belum tahu sambungannya ke daerah sudah berjalan baik atau belum.


"Harus ada sistem online yang mengawal atau mengikuti proses berjalannya sampai ke mana, sehingga investor yang datang tidak hanya pegang izin, namun juga mampu merealisasikan investasinya di kota-kota yang ada,” ujarnya.


Di sini, Presiden menekankan pentingnya peran Satgas K/L/D untuk mengawal perizinan usaha. Tugas Satgas K/L/D adalah memastikan penyelesaian seluruh proses perizinan berusaha yang diperlukan oleh pelaku usaha secara end-to-end.


Setiap Kepala Daerah diharapkan telah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Satgas, yang selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan Satgas Nasional dan Satgas K/L (yaitu Sekretaris Jenderal). Sampai saat ini, masih terdapat 60 kabupaten/kota yang belum membentuk Satgas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017.


Untuk memudahkan komunikasi antar Satgas K/L/D, BKPM telah menyediakan platform komunikasi online yang dinamai Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi atau “Kopi Mantap”.


Menurut Kepala BKPM, Thomas Lembong, alat kerja secara online seperti Kopi Mantap diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sedemikian cepat, dan dengan ini diharapkan proses kerja dapat berlangsung lebih cepat juga untuk memperoleh hasilnya.


“Yang akan kita sediakan yaitu Kopi Mantap adalah seperti WA (What’s App, red), tapi versi korporasi, profesional, mempunyai data security dan backup, dan masih banyak keunggulan lainnya. Saya jamin juga kemudahan penggunaannya seperti WA,” ujarnya.


Sebagai informasi, berdasarkan data yang dimiliki Kemenko Perekonomian, per 10 Maret 2019 jumlah total registrasi OSS adalah 127.405 badan usaha/perorangan, aktivasi akun sebanyak 115.675 akun, NIB sejumlah 114.246, izin usaha sejumlah 106.867 izin, dan izin komersial/operasional sebanyak 81.797 izin.


Acara Rakornas Investasi 2019 ini dihadiri antara lain oleh para Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan diikuti oleh seluruh Kepala DPMPTSP se-Indonesia.