Beritahati.com, Makassar - Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk menjabat sebagai Plt Kepada Dinas Kesehatan. Nicodemus rangkap jabatan berdasarkan surat perintah nomor 820-40, tertanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dirinya.


Surat perintah itu disebut akan berakhir dengan sendirinya setelah ada pelantikan kepala dinas defenitif. Kementerian Dalam Negeri pun telah melayangkan surat pemanggilan guna meminta Nicodemus menjelaskan hal tersebut.


Ombudsman pun menganggap hal tersebut sebagai praktik maladministrasi. Sebagai bupati, Nicodemus harusnya bisa hati-hati membuat kebijakan di luar ketentuan peraturan.


"Tidak ada yang bisa dijadikan alasan, seperti keadaan mendesak atau keadaan luar biasa. Jadi yang bersangkutan seharusnya tidak usah lakukan diskresi di luar hukum untuk kasus plt kadis kesehatan," kata Ketua Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Subhan Djoer di Makassar, Kamis, 14 Maret 2019.


Kepala dinas atau pimpinan tertinggi madya setingkat eselon II.b merupakan jabatan aparatur sipil negara (ASN). Itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jabatan kepala dinas hanya dapat diisi oleh pegawai negeri sipil, baik sebagai pejabat defenitif maupun sebagai pelaksana tugas.


"Kepala daerah itu jabatan politik yang tidak dapat menduduki jabatan sebagai penjabat sementara, Plt, maupun pelaksana harian pada jabatan ASN," kata Subhan.


Terkait hal itu, telah banyak beredar Bupati Tana Toraja menerbitkan surat perintah baru. Surat perintah pelaksana tugas bernomor 820-41, tertanggal 14 Maret 2019 mengangkat Yunus Sirante, Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Plt Kadis Kesehatan. Diterbitkannya surat perintah itu, maka surat perintah nomor 820-40 dicabut dan tidak berlaku lagi.