Beritahati.com, Christchurch - Pasca-pembunuhan terhadap 50 orang dalam penembakan massal di Selandia Baru, pemerintah Selandia Baru akan melarang senjata dan senapan serbu semiotomatis tipe militer.  Hal itu  berdasarkan undang-undang mengenai senjata.

Hal itu dikatakan Perdana Menteri Jacinda Ardern, Kamis (21/3) diberitakan Reuters seperti dikutip Antara.  

Segera setelah penembakan di dua masjid di Christchurch pada Jumat, Ardern menyebut serangan tersebut sebagai aksi terorisme dan mengatakan undang-undang mengenai senjata akan diubah.

"Pada 15 Maret sejarah kami berubah selamanya. Sekarang hukum kami akan (berubah) juga. Kami umumkan tindakan hari ini atas nama seluruh orang Selandia Baru untuk memperkuat undang-undang mengenai senjata kita dan membuat tempat yang lebih aman," kata Ardern.

"Semua senjata semiotomatis yang digunakan dalam serangan teroris pada Jumat 15 Maret akan dilarang."

Ardern mengharapkan undang-undang baru itu akan berlaku pada 11 April dan skema pembelian kembali akan ditetapkan atas senjata-senjata yang dilarang.

Menurut dia, pembelian kembali akan menelan biaya hingga 200 juta dolar Selandia Baru (sekitar Rp2,8 triliun).

Semua senapan serbu dan senjata semiotomatis tipe militer (MSSA) akan dilarang, demikian pula dengan bagian-bagian yang digunakan untuk mengubah senjata menjadi MSSA dan magasin berkapasitas tinggi.

Berdasarkan UU yang masih berlaku di Selandia Baru, senjata kategori A bisa jadi senjata semiotomatis tetapi dibatasi hingga tujuh tembakan. Video seorang pria bersenjata di salah masjid itu memperlihatkan satu senjata semiotomatis dengan magasin yang besar.

Australia melarang senjata-senjata semiotomatis, juga melakukan pembelian kembali senjata setelah pembunuhan massal Port Arthur tahun 1996. Dalam peristiwa itu, 35 orang ditembak hingga mati.

Ardern mengatakan serupa dengan Australia, UU yang baru mengenai senjata akan memberikan pengecualian dengan ketat bagi petani untuk melakukan pengendalian hama dan kesejahteraan hewan.

"Saya sangat yakin sebagian besar pemilik senjata yang sah di Selandia Baru akan memahami bahwa langkah-langkah itu adalah kepentingan nasional dan akan mematuhi perubahan-perubahan ini."

Selandia Baru, negara dengan penduduk kurang dari lima juta jiwa, memiliki perkiraan 1,2-1,3 juta senjata api, yang sekitar 13.500 di antaranya adalah senjata jenis MSSA.