Beritahati.com, Yogyakarta - Dalam debat calon wakil presiden pada Minggu (17/3) lalu, cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menjanjikan akan menghapus Ujian Nasional jika dirinya nanti diberi amanat memimpin Indonesia bersama Prabowo Subianto.


Ucapan mantan Wakil Gubernur DKI tersebut mendapatkan respon yang beragam, dari yang setuju sampai mereka yang menolak mentah-mentah wacana itu.


Lalu bagaimana tanggapan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era SBY, Muh Nuh? Disela-sela acara Wakaf Goes To Campus di UNY, Muh Nuh enggan berkomentar terkait wacana yang dilontarkan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno.


"Saya pensiun ya," katanya, Rabu (27/3/2019).


Menurutnya, karena dirinya sudah pensiun dari Mendikbud dan kini menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia, pertanyaan tentang wakaf saja yang akan dijawab.


"Ndak, saya pensiun. Kalau panjenengan (anda) tanya wakaf oke," kata Muh Nuh berkilah.‎


Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi menilai ujian nasional (UN) adalah aspek penting dalam mencapai standarisasi pendidikan di Indonesia. Dengan UN, Kemendikbud mengetahui berapa besar perbedaan parsial pendidikan antara antar daerah.


“Banyak orang yang bukan ahli pendidikan berbicara panjang lebar soal pendidikan dan kurikulumnya. Padahal kita yang sudah profesor sering kali merasakan betapa berat permasalah dunia pendidikan Indonesia,” katanya Senin (25/3) di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika Yogyakarta.


Salah satunya adalah soal standarisasi yang sudah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) baik untuk guru dan murid yang mengacu pada program penilaian pelajar internasional (PISA). Standar satu daerah dengan daerah yang lain sangat berbeda.


Mendikbud kemudian mencontohkan DI Yogyakarta yang secara nasional menjadi daerah percontohan PISA. Namun di secara internal, banyak kabupaten/kota di DI Yogyakarta yang standar guru dan muridnya berbeda.


“Itu belum bicara tentang Jawa dan luar Jawa. Kita banyak membutuhkan lompatan untuk mencapai standar pendidikan seperti negara-negara maju,” katanya.


Karena itulah keberadaan UN masih sangat diperlukan. Dengan UN ini Kementerian mampu melihat daerah mana saja yang masih jauh dari standar yang diberikan BSNP dan langkah apa yang dilakukan.


Selain UN, langkah lain yang dilakukan Kementerian adalah melibatkan guru-guru di daerah untuk membuat pertanyaan yang diajukan kepada muridnya dalam ujian nasional berbasis computer (UNBK).


“Dengan sistem ini, guru akan mengetahui apakah pelajaran yang selama ini disampaikan sudah diterima siswa apa belum. Jika belum maka guru dituntut melakukan kreativitas agar pelajaran bisa masuk,” jelasnya.