Beritahati.com, Jakarta - Menkopolhukam RI, Wiranto menyatakan, terkait pengalaman pemilu di luar negeri bahwa antara waktu pilih dengan jumlah pemilih tidak pas, dimana terjadi keadaan pada saat sedang memilih waktunya habis, pemilih yang masih dalam antrean dihentikan, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, dalam Undang-undang pun dijelaskan secara detil, walaupun waktu sudah habis tapi kalau ada masyarakat yang sudah hadir dan sudah mendaftar, sudah mencatatkan diri, atau sudah hadir tapi belum mencatatkan diri, itu diberi waktu untuk menyelesaikan hak pilihnya.


“Jadi tidak dibatasi dengan waktu pukul 13.00 waktu setempat. Ini penting sekali, jangan sampai terjadi di daerah nanti pukul 13.00 dihentikan, padahal antrian masih panjang, sudah ada yang mendaftar, sudah ada yang mau mendaftar dan sudah antre untuk mencatatkan diri, itu diberi kesempatan mereka untuk tetap mendapatkan waktu kesempatan untuk hak pilih mereka. Karena ada perpanjangan waktu yang diberikan dalam Undang-undang,” tegas Wiranto usai Rakor pengamanan Pemilu 2019 di kantornya, Senin (15/4/2019).


Sementara mengenai kekurangan perangkat pemilu akibat hal-hal yang tidak terduga, seperti banjir, kotak suaranya jebol dan sebagainya, dan kekurangan-kekurangan akibat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bertambah, Menkopolhukam mengatakan jika semua hal itu sudah diatasi.


Ia menyebutkan, bahwa pengiriman terakhir pada pagi hari sudah terkirim ke tempat-tempat yang diperkirakan atau dilaporkan masih ada kekurangan atau butuh perangakat untuk Pemilu.


“Tentang itu saya kira sudah tidak ada lagi isu yang terus beredar, kalau pun ada dari daerah akan segera diatasi,” tegas Wiranto.


Hadir dalam Rakor tersebut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Harjono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BSSN Djoko Setiadi, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.