Beritahati.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengapresiasi pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia yang digelar 14 April 2019. Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan antusiasme pemungutan suara pemilu di Malaysia, Minggu 14 April 2019 sangat luar biasa, sehingga pemilih berbondong-bondong datang ke TPS yang disediakan di kantor perwakilan Indonesia.


"Antusiasme warga luar biasa. Sehingga ketika pemilih datang berbondong-bondong ke kantor perwakilan, dan kalau yang melihat tidak tahu itu (dikira) melakukan demonstrasi, padahal ini antusiasme yang besar," kata Hasyim di Jakarta, Selasa (16/4) seperti dikutip Antara.


Hasyim mengatakan di Malaysia KPU menyiapkan 255 TPS. Sebagian besar TPS berada di luar kantor perwakilan Indonesia.


Karena di luar kantor perwakilan Indonesia, maka syaratnya adalah harus mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah lokal, dalam hal ini pemerintah Malaysia.


Namun sampai dengan Sabtu (13/4) malam belum ada respon dari pemerintah lokal, sehingga dengan begitu, KPU mengambil kebijakan menetapkan semua TPS agar digelar di kantor-kantor perwakilan Indonesia.


"Di Kuala Lumpur ada tiga tempat, yang pertama adalah di Kantor Kedubes, kemudian yang kedua adalah Wisma Duta atau rumah tinggal dinas dubes dan yang ketiga adalah sekolah Indonesia," jelas dia.


Karena hanya disentralkan di tiga tempat, maka dari 255 TPS itu, kata Hasyim, kemudian akhirnya hanya dioperasikan 168 TPS, dan ditambah dua TPS pada sore hari karena pemilih yang berdatangan luar biasa.


Dia mengatakan pemilih Indonesia yang ada di Kuala Lumpur lebih dari 500 ribu pemilih. Sehingga untuk yang TPS menggunakan polling station tercatat 126.000 pemilih.


"Jadi bisa dibayangkan 126.000 pemilih voting operationnya di 170 TPS, hanya terkonsentrasi di tiga tempat," jelasnya.


Dalam pelaksanaannya semestinya pemungutan suara dihentikan pukul 18.00 waktu setempat, namun karena masih terdapat ratusan orang mengantre, maka lokasi pemungutan dipindah dari Wisma Duta ke Kantor Kedutaan, dan pemungutan suara tetap dilanjutkan sampai semua WNI dapat menggunakan hak pilihnya.