Beritahati.com, Jakarta - Menkopolhukam Wiranto sudah menegaskan bahwa sesuai Undang Undang, pemilihan umum di TPS tidak dibatasi hanya sampai pukul 13.00 saja, melainkan yang benar adalah, setelah batas waktu pukul 13.00 tercapai, warga yang sudah mendaftarkan diri maupun yang masih ada dalam antrian tetap harus dilayani.


Sesuai UU Pemilu Pasal 510, tertulis bahwa "setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta".



Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga menekankan kepada semua jajaran Polri di lapangan, khususnya yang ada di TPS, bahwa tidak ada batas memilih sampai pukul 13.00, yang benar adalah, jika sudah sampai pukul 13.00, bagi warga yang belum mendaftar (dalam antrian) atau yang sudah mendaftar (antri masuk bilik), harus didata oleh panitia dan petugas KPPS dan PPLN.


Jika petugas KPPS dan PPLN tidak melaksanakan itu, UU Pemilu Pasal 510 siap menjerat mereka semua.


Selain itu, dalam Rakor atau Rapat Koordinasi terakhir untuk pengamanan Pemilu, baik TNI maupun Polri sama-sama sudah menyiapkan kekuatan di seluruh Indonesia untuk mengamankan Pemilu 2019, mengamankan warga masyarakat yang ingin datang ke TPS untuk memilih, mengamankan mereka dari ancaman pihak lain serta intimidasi pihak tertentu.


Video : Istimewa