Beritahati.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil sekaligus periksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap pengangkutan atau distribusi pupuk yang diduga melibatkan tersangka Bowo Sidik Pangarso (BSP).


Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta menjelaskan, salah satu saksi penting yang dipanggil penyidik KPK adalah Achmad Tossin Suryawijaya, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia.


Menurut Febri, Achmad Tossin dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dugaan suap yang menjerat tersangka BSP, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dari Fraksi Partai Golkar.


“Penyidik KPK jadwalkan memanggil sekaligus meminta keterangan sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap pendistribusian pupuk,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Senin (13/5/2019).


Febri lantas menambahkan, Achmad Tossin dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Asty Winasti, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).


PT HTK diduga memberikan sejumlah uang suap kepada tersangka Bowo tujuannya agar PT. HTK kembali mendapatkan kontrak kerja sama dengan anak usaha PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yaitu PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dalam distribusi pupuk.


“KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya diantaranya Evi Setyowati pegawai PT Tiga Macan, yang juga dipanggil sebagai saksi Asty Winasti,” kata Febri Diansyah.


KPK meyakini Asty telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka Bowo melalui perantaraan tersangka lainnya bernama Indung, orang kepercayaan Bowo. KPK telah menetapkan Bowo, Asty dan Indung sebagai tersangka dalam kasus ini.


Bowo diduga telah menerima uang sebesar Rp 1,6 miliar dari Asty dalam 7 kali pemberian. Uang tersebut masing-masing Rp 221 juta dan 85.130 Dolar Amerika (USF) dalam 6 kali pemberian. Sedangkan uang sebesar Rp 89,4 juta diduga sebagai pemberian ketujuh yang ditemukan KPK melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT).


Bowo diduga juga menerima sejumlah uang gratifikasi yang totalnya mencapai Rp 6,5 miliar. Sumber pemberi gratifikasi itu telah ditelusuri KPK, salah satunya melalui berbagai penggeledahan mulai dari kantor dan kediaman Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan (Mendag) dan ruang kerja M. Nasir, seorang Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.


Kabiro Humas KPK Febri Diansyah