Beritahati.com, Jakarta - Salah satu terpidana kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Idrus Marham dipastikan mengajukan keberatan atau banding terkait vonis hukuman yang diterimanya. Kasus suap tersebut terkait suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 di Provinsi Riau.


Mantan Menteri Sosial (Mensos) melalui pengacara sekaligus kuasa hukumnya secara resmi telah mengajukan banding atas vonis yang diterimanya dalam kasus suap PLTU Riau-1. Idrus mengaku dirinya tidak merasa khawatir hukumannya kemungkinan bisa diperberat setelah yang bersangkutan mengajukan banding.


“ masalah berat atau tidak (hukuman) saya serahkan ke Yang Mahakuasa. Saya nggak, kalau ada apa-apa, terserah pada Allah. Iya jadi saya percaya Allah akan ambil langkah yang baik untuk saya ” jelas Idrus usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019) pagi tadi.


Menurut Idrus pengajuan banding telah diajukannya pada 30 April 2019. Idrus berharap nanti dirinya akan diberikan kesempatan menyampaikan memori bandingnya. Idrus menjelaskan masalah banding itu sesuai Undang-Undang (UU) yang memberikan kesempatan atau waktu bagi pemohon untuk menyampaikan memori bandingnya selama 7 hari.


“Saya pikir tanggal 29 (April) KPK banding, tanggal 30 (April 2019) saya banding kenapa? Supaya ada kesempatan bagi saya memberikan atau menyampaikan memori banding” kata Idrus Marham.


Idrus dipastikan telah mengajukan banding atas vonis yang diterimanya karena menilai banyak fakta yang tak sesuai fakta persidangan. Idrus menilai penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan tak sesuai fakta dan peran Idrus. Dia juga menilai fakta hukum yang dianggap penting oleh pihaknya tak jadi pertimbangan hakim.


Idrus sebelumnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Idrus dinyatakan bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd terkait proyek PLTU Riau-1.


Idrus dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim mengatakan Idrus menerima uang itu bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih karena membantu Kotjo mendapatkan proyek pembangunan PLTU Riau 1.