Beritahati.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengumpulkan sejumlah bukti terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek jalan di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Yang terbaru KPK melakukan kegiatan penggeledahan di sejunlah lokasi di Kabupeten Bengkalis.


Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan kepada wartawan, KPK telah selesai melakukan kegiatan penggeledahan pada 3 lokasi yanh berbeda di Kabupaten Bengkalis, Riau. Menurut Febri penggeladahan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Bengkalis.


“ada 3 lokasi yang dilakukan KPK terkait penugasan di Kabupaten Bengkalis, Riau, tiga lokasi yang digeledah masing-masing yakni Kantor Bupati Bengkalis, Pendopo Bupati Bengkalis, serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis” jelas Febri di Gedung KPK Jakarta, Rabu (15/5/2019) kemarin .


Febri menjelaskan dari penggeledahan, KPK mengamankan serta menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen berkaitan dengan anggaran proyek jalan di Bengkalis terkait anggaran proyek jalan di Bengkalis.


KPK sebelumjua telah memeriksa Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam kasus tersebut. Amril diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Hobby Siregar.


Amril sebelumnya pernah diperiksa KPK di Markas Komando (Mako) Brimob Pekanbaru, Riau, 7 Juni 2018. Saat itu penyidik KPK bertanya kepada Amril terkait asal-usul uang Rp 1,9 miliar yang disita KPK saat melakukan kegiatan penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Bengkalis.


Hingga saat ini penyidik KPK untuk sementata telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka karena diduga terkibat dalam kasus ini. Keduanya adalah mantan Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis M. Nasir dan Dirut PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.


KPK meyakini kedua tersangka tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri dan orang kain dari proyek peningkatan kualitas Jalan Batu Panjang, Kecamatan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, Riau.


Proyek itu dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Pemkab Bengkalis, Tahun Anggaran (TA) 2013-2015. KPK menyatakan ada indikasi proyek tersebut berpotensi merugikan anggaran keuangan negara hingga Rp 100 miliar.