Beritahati.com, Bandung - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bingung dengan sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil Pemilu 2019. Dengan penolakan tersebut, menurut Dedi, artinya Calon Presiden Nomer urut 02 itu pun tidak mengakui perolehan suara calon legislatif seluruh partai padahal suara Gerindra sendiri sangat melejit.


Hajat Pemilu 2019, dia katakan, dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Bahkan, lanjut dia, pengawasannya pun berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa. Karena itu, bilamana menganggap ada keciurangan dari hasil pemilu otomatis berlaku paralel bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.


"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," ujar Dedi, Rabu (15/5).


Dedi menilai sikap calon Presiden nomor urut 02 tersebut akan membingungkan bilamana hanya menolak hasil pemilihan presiden, sementara pemilihan legislatif diterima. Sebab, jika pemilu dianggap curang, artinya terdapat kecurangan pula pada pileg.


"Berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu," katanya.


Dedi pun menyindir sikap kubu Prabowo yang bahagia suara partainya mengalami peningkatan. Bahkan, mereka sudah mengakui terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa partainya di kabupaten atau kota ini mendapat sekian kursi, provinsi sekian kursi dan DPR RI meraih sekian kursi. Saking bahagianya, Dedi mengaku sebagian dari caleg yang lolos tersebut ada yang menggelar syukuran.


“Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.


Dia katakan, dalam pemilu terdapat aspek logis yang mesti dipahami oleh kubu Prabowo. Di mana calon presiden memiliki dampak elektoral terhadap partai pengusung. Misalnya, di daerah ketika Jokowi-Ma'ruf menang, maka suara PDI-P mengalami kemenangan.


"Itu sebelumnya sudah diprediksi oleh riset yang diumumkan lembaga survei. Ada efek elektoral yang akan ditimbulkan pilpres. Yang paling menikmati kan PDI-P dan PKB. Sementara Golkar hanya bisa bertahan. Dan, kita terima itu sebagai sebuah konsekuensi dalam berpolitik," katanya.