Beritahati.com, Bandung - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut mengomentari Gerakan Tolak Bayar Pajak yang diserukan oleh kubu calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lewat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yakni Arief Poyuono.


Diketahui, Poyuono mengajak agar pendukung Prabowo-Sandi tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024. Sebab dirinya menuding, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.


Dedi Mulyadi menilai seruan tersebut akan berdampak besar kepada berbagai bidang. Karena itu tidak dapat dilakukan.


"Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji," ujar Dedi, Kamis (16/5/2019).


Bilamana pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, Dedi menilai, gaji yang diterima anggota DPR dan DPRD pun tidak akan sah.


Dirinya memaparkan, sejauh ini gaji dan tunjangan anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan.


"Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal," kata Dedi.


Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini pun menambahkan, seruan untuk tidak mengakui pemerintahan yang sah juga akan menimbulkan dampak pada administrasi kependudukan. Misalnya, kata dia, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Jadi, ketika presiden tidak diakui, tentu pengangkatan pejabat negara juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.


"Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal," katanya.


Sebelumnya, Dedi pun mengkritisi sikap kubu Prabowo Subianto yang menolak hasil Pemilu 2019. Dengan penolakan tersebut, menurut Dedi, artinya Calon Presiden Nomer urut 02 itu pun tidak mengakui perolehan suara calon legislatif seluruh partai padahal suara Gerindra sendiri sangat melejit.


Hajat Pemilu 2019, kata dia, dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara KPU pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Bahkan, lanjut Dedi, pengawasannya pun berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.


Karena itu, bilamana menganggap ada kecurangan dari hasil pemilu otomatis berlaku paralel bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.


"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," pungkas Dedi.