Beritahati.com, Lumajang - Untuk mencegah pergerakan people power dari para pendukung Prabowo Subianto yang tidak terima kekalahan Pilpres 2019. Mereka rencananya bergerak pada 22 Mei 2019 ke Jakarta, sehingga dari beberapa hari yang lalu Polres Lumajang melakukan penyekatan dengan melarang semua PO Bus, agen - agen tiket, untuk tidak melayani pemesanan mobil maupun tiket untuk massa yang akan bergerak ke jakarta mengikuti kegiatan People Power.


Menurut Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban, semua PO Bus dan Agen tiket dilarang untuk melayani pemesanan tiket untuk massa yang akan ikut gerakan People Power ke jakarta.


"Gerakan People Power adalah inkonstitusional, yang ingin menggantikan pemerintahan yang sah. Mekanisme pergantian kepemimpinan sudah ada aturannya. dan semuanya sudah diatur secara transparan. Apalagi yang buat undang-undangnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan wakil-wakil semua kelompok dan golongan. Proses pemilu serentak juga telah berjalan transparan, demokratis, jujur dan adil. Semua elemen diberikan kesempatan untuk menggugat hasil pemilu kalau memiliki bukti-bukti kecurangan. Aturannya sudah ada, tinggal gunakan saluran yang ada," ungkap Arsal, Minggu (19/5/2019).


Dirinya lanjut menuturkan, masyarakat juga bisa mengawasi semua proses pemilu, dan bisa menyaksikan semua tahapannya melalui pemberitaan-pemberitaan di media. Sehingga menurutnya, jangan pertaruhkan NKRI hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jangan sampai negara republik Indonesia hancur lebur seperti Suriah karena gerakan-gerakan inskonsitusional.


"Untuk itu dengan tegas saya larang adanya gerakan People Power ke Jakarta karena aksi tersebut merupakan kegiatan makar," tegasnya.


People Power adalah gerakan massa secara besar - besaran yang bertujuan untuk menurunkan pemerintahan yang sah disuatu negara dengan cara inkonstitusional. Kejadian People Power sudah pernah terjadi dibeberapa negara seperti Filipina dan di negara kawasan Arab atau yang disebut Arab Spring (Tunisia, Libia, Mesir).


Dan di Indonesia, people power pernah terjadi untuk menurunkan rezim pemerintahan Presiden Soeharto akibat korupsi dan otoriter serta pelanggaran HAM berat. Prabowo Subianto, capres 02 Pilpres 2019 adalah mantan menantu Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrad. Prabowo akhirnya dipecat dari kemiliteran setelah diduga mempersiapkan sebuah kudeta terhadap Presiden BJ Habibie.


Namun begitu, People Power belum pernah terjadi pada pemerintahan yang memiliki sistem demokrasi presidensial karena adanya pembagian kekuasaan yang merata antara legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga terjadi cek and balance.