Beritahati.com, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon (Paslon) Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi), Bambang Widjojanto, diketahui telah mengajukan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari terakhir pendaftaran gugatan, Jumat (24/5/2019) yang lalu.


Bambang sebelumnya menyatakan tak menutup kemungkinan jumlah bukti yang diajukan akan bertambah dalam proses persidangan. Dan sidang perdana itu sendiri akan dimulai pada 14 Juni 2019, dengan pembacaan putusan pada 28 Juni 2019 mendatang.


Dengan demikian, sekarang ini Tim Hukum Paslon Prabowo-Sandi ditantang untuk membalikkan hasil perhitungan suara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin adalah 85.607.362 suara. Sementara jumlah suara sah Paslon 02 Prabowo-Sandi hanya mencapai 68.650.239. Artinya ada selisih suara sebanyak 16.957.123, sehingga KPU menetapkan Paslon 01 yang menang karena mendapatkan lebih banyak suara dari masyarakat.


Tetapi, dalam berkas gugatan Prabowo-Sandi ke MK, tidak dicantumkan besaran suara versi mereka. Ini sangat krusial, karena tidak sesuai aturan mengenai apa yang harus dipenuhi oleh siapapun pihak pemohon dalam gugatan hasil perhitungan suara itu tertuang dalam Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, yang berbunyi :


"Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon"


Padahal, sesaat setelah pencoblosan, di Kertanegara pada 17 April 2019 yang lalu, Calon Presiden (Capres) 02, Prabowo Subianto menegaskan, berdasarkan hasil real count internal BPN, dirinya dan Sandiaga Uno sudah memenangkan Pilpres 2019 dengan posisi suara 62 persen.


Tak berselang lama, angka itu direvisi lagi menjadi 52 persen, tepatnya saat sudah mulai diketahui hasil akhir rekapitulasi suara resmi versi KPU RI.


Tidak berselang hari, Prabowo meralat kemenangannya menjadi sebanyak 52 persen. Kemudian, Prabowo melalui BPN merevisi lagi saat simposium Prabowo-Sandi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 14 Mei 2019, menjadi 54,91 persen.


Perhitungan persentase suara terbaru dari BPN tersebut diklaim berdasarkan perolehan suara versi hasil penghitungan C1 dari 444.976 TPS (54,91%) per 14 Mei 2019 pukul 12.28 WIB, dengan total TPS di Pemilu 2019 sebanyak 810.329.


Terkait permasalahan revisi-revisi dari BPN, anggota Tim Hukum Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf yakni Arsul Sani mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan dokumen-dokumen untuk memperkuat materi yang akan diajukan sebagai pihak terkait. Dokumen itu di antaranya berupa dokumen C1, DA, DB, dan DC.


"Kami sekarang kompilasi dokumen kepemiluan terkait pilpres. Kami ambil dari TPS, dilihat daerah mana yang dipersoalkan, itu jadi fokus kami juga. Jadi tahapannya itu mengkompilasi dokumen kepemiluan yang kami miliki. Karena semua data kami miliki dan data kami berbasis data dokumen kepemiluan bukannya SMS atau WhatsApp," ucap Arsul saat mendampingi Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi soal pengajuan berkas materi menghadapi gugatan BPN Prabowo-Sandi, Senin (27/5/2019).


Akibat carut marut data bukti BPN terhadap gugatan mereka sendiri, pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin sejauh ini juga belum menyusun materi sebagai pihak terkait, karena pihak BPN Prabowo-Sandi sebagai pemohon juga belum melengkapi berkas-berkas gugatannya ke MK. Dengan begitu, pihak mahkamah baru akan meregistrasi berkas BPN tersebut pada 11 Juni 2019 mendatang.


"Kami menunggu materi perbaikan dulu dari pihak pemohon. Setelah itu kami telaah, barulah menyampaikan materi sebagai pihak terkait," terang Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK.


Sementara itu, Panitera MK Muhidin mengatakan, tim hukum Jokowi-Ma'ruf dapat langsung mengajukan sebagai pihak terkait usai gugatan sengketa pilpres diregistrasi pada 11 Juni mendatang. Bahkan tenggat waktunya sampai 15 Juni 2019, atau satu hari sesudah pemeriksaan pendahuluan pada 14 Juni 2019.


Selain itu, kata Muhidin, materi sebagai pihak terkait juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti. Nantinya mereka boleh datang pada sidang pemeriksaan pendahuluan.