Beritahati.com, Jakarta - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) hingga saat ini terus berupaya mendorong transaksi “cashless” atau non tunai. Sosialisasi gerakan pembayaran non tunai terus digencarkan mulai dari kalangan masyarakat hingga pemerintahan.


Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat menggelar acara jumpa pers di Gedung KPK Jakarta menjelaskan bank sentral bersama pemerintah terus menjalin kerjasama atau bersinergi untuk memperluas elektronifikasi (pembayaran non tunai) transaksi pemerintah.


Menurut Perry proses elektronifikasi lebih difokuskan pada bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang kurang mampu. Elektrifikasi juga dapat dilakukan untuk transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) hingga untuk kebutuhan sarana transportasi.


Perry menjelaskan dengan adamya elektronifikasi ini diharapkan dapat mengubah cara transaksi masyarakat dan diharapkan dapat memperluas akses keuangan.


“Elektronfikasi dihatapakan dapat memperkuat kesehatan fiskal dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” jelas Perry di Gedung Bank Indonesia, MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).


Dirinya lanjut menuturkan, menurut rencana ada 12 program sinergi yang menjadi prioritas bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI dan OJK.


Manurut Perry elektronifikasi dapat mempercepat perluasan penyaluran bansos melalui peningkatan kualitas data penerima menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemudian implementasi biometrik sebagai alat sarana autentikasi yang diawali dengan pilot project.


"Dalam rapat juga membahas perluasan program bansos non tunai dan ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk di wilayah blank spot antara lain dengan menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT,” kata dia.


Selain itu juga ada peningkatan edukasi dan pemberdayaan keluarga melalui sosialisasi bersama, pelatihan kewirausahaan serta pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.


Kemudian rapat juga mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai prinsip aman, efisien dan terjangkau melalui penguatan landasan hukum melalui penerbitan peraturan yang ditetapkan presiden terkait elektronifikasi transaksi pemda.


Selanjutnya pembentukan tim perluasan digitalisasi daerah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi Pemda. Lalu penyelenggaraan championship untuk meningkatkan motivasi Pemda dalam inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda.


Bank Indonesia juga membuat terobosan dengan meluncurkan inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS) untuk optimalisasi PAD yang diawali dengan pilot project.


BI juga mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol melalui penerapan Multi Lane Free Flow. Jadi nantinya pembayaran di jalan tol tak lagi membutuhkan kartu untuk proses transaksi atau tapping.


Selanjutnya melakukan asesmen atau kajian atas pengembangan model bisnis, termasuk integrasi antar moda sebagai acuan elektronifikasi di moda transportasi secara nasional.


Kemudian juga dibentuk Kelompok Kerja Nasional dalam rangka percepatan perumusan rencana strategis transportasi nasional dan penyusunan peraturan untuk mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.