Beritahati.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara tengah menghadapi kesulitan dalam menarik pajak perusahaan digital seperti Google, Facebook, Amazon, dan, Netflix. Bukan Indonesia saja, yang mengalami hal ini, tapi negara-negara yang tergabung dalam G20 juga demikian. Akhirnya, pembahasan pajak digital menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan baru-baru ini di Jepang.


"Tidak hanya kami yang pusing menghadapi pajak Google, Facebook, Amazon, Netflix, tapi seluruh dunia pusing. Buat Indonesia, itu salah satunya karena company-nya tidak ada di negara kita, namun dia mendapatkan revenue yang efektif," ujar Sri Mulyani dalam rapat badan anggaran di kompleks DPR RI, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019), seperti dilansir Tempo.


Akibat perusahaan-perusahaan digital tersebut tidak berkantor di Indonesia, kada dia, pajak dalam undang-undang dan perjanjian pajak internasional yang mengatur Badan Usaha Tetap atau BUT sulit diaplikasikan.


Semestinya, sistem pajak khususnya pajak digital tidak hanya didasari physical presence atau kehadiran secara fisik dari para pengusaha ke negara-negara. Apalagi, saat ini pengguna internet telah berkembang. Dari 260 juta populasi penduduk, 100 juta di antaranya merupakan pengakses Google, Netflix, Amazon, Facebook, dan situs sejenisnya.


Meski demikian, Sri Mulyani memastikan saat ini negara-negara anggota G20 telah bersepakat melakukan redefinisi dari BUT atau permanent establishment.


"Dengan kompleksitas struktur ekonomi digital, tantangan lain pemerintah adalah membuat formulasi kebijakan, khususnya perhitungan kuantitatif terkait significant presence," ucapnya.


Selain itu, Sri Mulyani menyebut tantangan selain itu adalah mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan cara bagaimana mengalokasikan hak perpajakan, terutama formula dan dasar perhitungannya. Dirinya berpendapat, pembahasan pajak digital adalah sebuah kemajuan dalam kerja sama internasional.


"Kemajuan yang paling penting adalah kerja sama perpajakan internasional, terutama untuk perpajakan digital," pungkasnya.