Beritahati.com, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan, pihaknya tetap mengacu pada permohonan awal yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui Tim Hukum saat sidang perdana gugatan Pilpres 2019 beberapa hari lalu. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, peraturan MK tidak mengatur adanya perbaikan pada sengketa pilpres.


"Konstruksi yang lama tidak mengatur perubahan, kecuali ada baru kami kemudian masuk kepada tanggapan sikap permohonan baru pada 10 Juni dan itu mungkin agak panjang karena memang permohonan ini sangat panjang," ujar Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).


Meski begitu, pihaknya tetap mempersiapkan jawaban dan alat bukti terhadap dalil permohonan Prabowo-Sandi yang baru, lantaran MK belum menetapkan permohonan untuk menjadi acuan.


"Tapi tak berarti kami menerima perbaikan 02, tapi ini jaga-jaga saja karena kami belum tahu hakim ini mau pegang yang mana, pegang permohonan pada 24 Mei atau yang 10 Juni. Jadi daripada ragu-ragu, lebih baik persiapkan," kata dia.


Yusril lanjut menuturkan, pihaknya tetap menuliskan petitum, yakni meminta MK menolak permohonan Prabowo-Sandi.


"Tapi tidak mengubah hal yang pokok, karena dalam petitum ada dua. Dalam eksepsi kami minta ke MK tidak berwenang mengadili perkara ini dan setidaknya permohonan tak dapat diterima. Sedangkan dalam pokok perkara kami tegaskan, baik dalam permohonan 24 Mei dan perbaikan 10 Juni, kami mohon MK untuk menolak seluruhnya," tandasnya.